KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Ekuador Daniel Noboa pada Selasa (16/9) menetapkan keadaan darurat di tujuh provinsi menyusul gelombang protes atas keputusan pemerintah menghapus subsidi bahan bakar.

Mengutip barrons, langkah kontroversial ini diumumkan pekan lalu dengan tujuan menghemat sekitar US$1,1 miliar. Dana tersebut, menurut Noboa, akan dialihkan untuk bantuan sosial dan program dukungan pertanian.

Namun, kebijakan ini langsung berdampak pada kenaikan harga solar (diesel) dari US$1,80 menjadi US$2,80 per galon (setara Rp7.800–Rp12.100 per liter). Kenaikan tersebut menekan masyarakat, terutama mengingat hampir sepertiga penduduk Ekuador hidup dalam kemiskinan.

Gelombang Protes di Jalan Raya

NHM Sukses Laksanakan Audit Surveillance ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Protes mulai memanas sejak awal pekan. Pada Senin, para sopir truk memblokade sejumlah ruas jalan utama, dan keesokan harinya pengunjuk rasa meletakkan batu untuk menutup akses jalan raya Pan-Amerika Utara di luar ibu kota Quito.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Menanti Keputusan Suku Bunga The Fed

Pemerintah menilai aksi blokade telah menimbulkan gangguan rantai pasok pangan, menghambat mobilitas warga, serta melumpuhkan berbagai sektor ekonomi.

Reaksi Kelompok Adat dan Serikat Buruh

Penghapusan subsidi BBM bukan hal baru di Ekuador. Dua presiden sebelumnya gagal menerapkan kebijakan serupa karena menghadapi demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh konfederasi adat Conaie. Kelompok ini bahkan dikenal berperan dalam menjatuhkan tiga presiden antara 1997–2005.

Meski Conaie mengecam keputusan Noboa yang dianggap “merugikan rakyat miskin,” organisasi tersebut belum secara resmi bergabung dalam gelombang protes kali ini.

Di sisi lain, mahasiswa universitas telah menyerukan aksi di Quito, sementara serikat pekerja FUT berencana menggelar unjuk rasa pekan depan.

Keadaan Darurat 60 Hari

Dalam dekritnya, Noboa menyebut adanya “kerusuhan internal yang parah” sebagai alasan utama pemberlakuan keadaan darurat selama 60 hari di tujuh dari 24 provinsi Ekuador.

Dekrit tersebut berisi:

• Pembatasan hak berkumpul di ruang publik.

• Pengerahan militer untuk mencegah dan membubarkan massa di titik-titik rawan.

Baca Juga: Dolar Tertekan, Emas Sentuh Rekor Baru Jelang Keputusan The Fed

Kebijakan ini menegaskan gaya kepemimpinan Noboa yang dikenal bertangan besi. Ia sebelumnya meraih dukungan publik setelah menindak keras kekerasan kartel narkoba yang melanda negara itu.

Latar Belakang Ekonomi yang Rawan

Krisis subsidi BBM terjadi di tengah kondisi ekonomi Ekuador yang rapuh. Tahun lalu, negara penghasil minyak ini menghadapi pemadaman listrik bergilir yang mendorong ekonomi masuk ke jurang resesi.

Penghapusan subsidi memang dipandang perlu untuk mengurangi beban fiskal negara. Namun, langkah ini kembali menimbulkan risiko politik dan sosial yang berpotensi mengguncang stabilitas pemerintahan Noboa.