JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Ketua Komisi Pemilhan Umum (KPU) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menghilangkan kecurigaan masyarakat terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014. Dalam pidato pengantar silaturahmi dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/11), Presiden SBY kemudian meminta Mendagri dan Ketua KPU untuk menjelaskan perihal DPT kepada peserta silaturahmi. Masyarakat, kata Presiden, menilai DPT yang disampaikan KPU masih belum akurat dan ditengarai ada masalah disana-sini. "Muncul kecurigaan, wah ini pemerintah sengaja membikin DPT bermasalah. Jangan-jangan ini upaya untuk melanggengkan kekuasaan yang ada," kata Presiden. Kecurigaan seperti itu, kata Presiden, muncul bila memang DPT mengandung masalah. Namun mestinya masyarakat tidak perlu curiga, karena DPT disusun oleh KPU, mendagri, menlu, gubernur, bupati, dan walikota. "Kalau kita mengerti anatomi politik di negeri kita, para gubernur, bupati, walikota itu juga berasal dari semua partai politik yang ada. Penjelasan yang baik insya Allah akan dapat menghilangkan kecurigaan masyarakat, dan antar parpol," kata SBY seperti dikutip dari laman Setkab RI. Presiden kemudian menegaskan posisinya, dan juga para pimpinan lembaga negara dalam silaturahmi tersebut, yakni sebagai pendengar penjelasan Ketua KPU dan Mendagri. "Kita tidak pada posisi untuk menanggapi apalagi meminta KPU untuk melakukkan A,B,C...karena itu bisa menimbulkan salah tafsir dari rakyat seolah-olah kita pimpinan lembaga-lembaga negara melakukan intervensi," imbuh SBY. Segala sesuatu menyangkut DPT sudah diatur oleh undang-undang (UU No. 8 Tahun 2012, UU No.15 Tahun 2011), sehingga Presiden berharap kelak bila sudah diberlakukan secara definitif DPT tidak menimbulkan masalah apapun.
Presiden: Hilangkan kecurigaan masyarakat soal DPT
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Ketua Komisi Pemilhan Umum (KPU) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menghilangkan kecurigaan masyarakat terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014. Dalam pidato pengantar silaturahmi dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/11), Presiden SBY kemudian meminta Mendagri dan Ketua KPU untuk menjelaskan perihal DPT kepada peserta silaturahmi. Masyarakat, kata Presiden, menilai DPT yang disampaikan KPU masih belum akurat dan ditengarai ada masalah disana-sini. "Muncul kecurigaan, wah ini pemerintah sengaja membikin DPT bermasalah. Jangan-jangan ini upaya untuk melanggengkan kekuasaan yang ada," kata Presiden. Kecurigaan seperti itu, kata Presiden, muncul bila memang DPT mengandung masalah. Namun mestinya masyarakat tidak perlu curiga, karena DPT disusun oleh KPU, mendagri, menlu, gubernur, bupati, dan walikota. "Kalau kita mengerti anatomi politik di negeri kita, para gubernur, bupati, walikota itu juga berasal dari semua partai politik yang ada. Penjelasan yang baik insya Allah akan dapat menghilangkan kecurigaan masyarakat, dan antar parpol," kata SBY seperti dikutip dari laman Setkab RI. Presiden kemudian menegaskan posisinya, dan juga para pimpinan lembaga negara dalam silaturahmi tersebut, yakni sebagai pendengar penjelasan Ketua KPU dan Mendagri. "Kita tidak pada posisi untuk menanggapi apalagi meminta KPU untuk melakukkan A,B,C...karena itu bisa menimbulkan salah tafsir dari rakyat seolah-olah kita pimpinan lembaga-lembaga negara melakukan intervensi," imbuh SBY. Segala sesuatu menyangkut DPT sudah diatur oleh undang-undang (UU No. 8 Tahun 2012, UU No.15 Tahun 2011), sehingga Presiden berharap kelak bila sudah diberlakukan secara definitif DPT tidak menimbulkan masalah apapun.
