KONTAN.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan kewajiban sebagai warga negara untuk membuat laporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan. Presiden resmi melaporkan SPT 2019 pada Sabtu (29/2) melalui sistem online atau e-filing.

Pada kesempatan itu Presiden juga mengimbau warga melakukan kewajiban yang sama yakni melaporkan SPT atas pajak penghasilan pribadi atau PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2019. "Rupanya masih banyak yang telah memiliki NPWP tetapi belum melaporkan pajak pribadinya," kata Presiden melalui akun media sosialnya Sabtu (29/2).

Setelah Presiden memberikan imbauan agar masyarakat menyetorkan SPT secara online, apakah sistem pelaporan SPT di Kantor Direktorat Jenderal Pajak sudah siap?

Baca Juga: Presiden Jokowi sudah laporkan SPT online, bagaimana menteri-menterinya?

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga menjelaskan, memang kebiasaan wajib pajak baru melaporkan SPT pada jelang akhir tenggat waktu yang ditentukan oleh pemerintah yakni 31 mMaret. Alhasil, trafik pelaporan SPT tahunan kemungkinan bisa membuat sistem informasi dan teknologi (IT) otoritas pajak down.

“Betul, masih ada kecenderungan para wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan mendekati jatuh tempo. Oleh karena itu, kami gencarkan sosialisasi lewat media sosial,” ujar Yoga.

Baca Juga: Ini saran bagi Ditjen Pajak untuk menaikkan jumlah pelaporan SPT Tahunan

Agar kejadian server yang mengalami down saat lonjakan trafik tidak berulang, kantor pajak sudah mempersiapan IT  yang lebih baik dengan menambah bandwidth, dan server khusus untuk SPT Tahunan 2020. “Mudah-mudahan bisa memperlancar nanti mendekati akhir Maret,” kata dia.

Editor: Syamsul Azhar