KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino merupakan bantuan khusus bagi penerima manfaat yang terdampak kekeringan. Bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah guna membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga akibat musim kemarau panjang. “BLT El Nino itu memang untuk menutup adanya kenaikan harga di lapangan karena kemarin musim panasnya panjang,” kata Jokowi dalam keterangan tertulis, Rabu (3/1).
Selain BLT El Nino, pemerintah juga memberikan bantuan pangan CBP sejumlah 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM). Di mana bantuan pangan beras tersebut sudah sejak tahun lalu dibagikan. Selanjutnya bantuan serupa akan disalurkan hingga Maret 2024.
Baca Juga: Pemerintah Mulai Salurkan Bantuan Pangan Beras 2024, Diberikan untuk 22 Juta KPM “Berarti ini bulan Januari sudah dapat semua? Sudah terima semuanya? Januari nanti dapat, Februari dapat lagi, Maret dapat lagi,” ucapnya. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa bantuan tersebut akan pemerintah lanjutkan apabila anggaran dalam APBN mencukupi. “Kalau nanti APBN nya saya hitung dulu memungkinkan nanti April, Mei, Juni bisa kita teruskan lagi,” ujarnya. Diketahui hari ini Presiden melakukan dialog bersama sejumlah penerima manfaat bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Klahang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan kerjanya tersebut juga untuk memastikan penyaluran bantuan kepada masyarakat khususnya di Banyumas. Dihubungi terpisah, Kantor Staf Presiden tetap pada komitmen memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo menjelaskan, berbagai program bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, hingga yang terbaru Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino semua mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Maka dengan adanya penggunaan DTKS tersebut akan meminimalisir penyaluran bansos berpotensi menjadi politisasi. "DTKS ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan diawasi dan/atau diaudit banyak pihak, dari KPK, BPK, BPKP, TNP2K, KemenkoPMK, hingga KSP. Sehingga ruang menjadi sarana politik menjadi minimal," ujarnya.
Baca Juga: Pos Indonesia Targetkan Penyaluran Bantuan Cadangan Beras Selesai Sebelum Tahun Baru Sebagai informasi berdasarkan data Badan Pangan Nasional, Bantuan Pangan Beras disalurkan kepada 21,3 juta KPM. Dimana bantuan tahap pertama sudah 100% disalurkan. Kemudian untuk tahap kedua kini realisasi mencapai 99,4%. Sedangkan bantuan penanganan stunting sudah 100% disalurkan kepada keluarga rawan stunting sebanyak 1,4 juta KRS baik pada tahap I dan II. Selanjutnya kedua bantuan tersebut rencananya akan dilanjutkan hingga bulan Juni mendatang. Adapun untuk BLT El Nino diberikan kepada 18,8 jura KPM. Dimana setiap KPM menerima Rp 200.000 per bulan mulai Januari hingga Maret 2024. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi
