KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Presiden Joko Widodo menyatakan pertimbangannya untuk merevisi atau menghapus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Hal ini disampaikan Jokowi saat berada di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta pada Kamis (10/8/2023).

"Pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam mengenai plus-minus dari PPDB sistem zonasi sebelum mengambil keputusan terkait hal tersebut," ujar Jokowi.

Sehari sebelumnya, Wakil Ketua MPR dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan tersebut, Muzani menyampaikan bahwa kebijakan sistem zonasi PPDB telah menimbulkan berbagai persoalan di banyak daerah.

Baca Juga: Nadiem Makarim Bakal Lanjutkan Sistem Zonasi, Ini Alasannya

Muzani mengklaim bahwa Presiden menanggapi usulannya dengan serius. "Presiden mengakui bahwa ada persoalan di banyak provinsi terkait pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Meskipun tujuan kebijakan ini adalah mulia, hasil yang diperoleh belum sesuai harapan," kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurut Muzani, tujuan dari sistem zonasi PPDB awalnya adalah untuk pemerataan sekolah unggulan. Namun, ia melihat bahwa kebijakan ini membutuhkan penyempurnaan agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Sebagai tanggapan, Partai Gerindra menyerukan agar kebijakan zonasi PPDB dievaluasi dan diperbaiki.

Baca Juga: 6 Tahun Sudah Penerapan Sistem Zonasi, Tapi Sekolah Favorit Masih Tetap Ada

"Kami dari Gerindra berharap agar kebijakan ini dievaluasi dan disempurnakan. Tujuannya memang baik, tetapi realisasinya masih jauh dari harapan," pungkas Muzani.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Pertimbangkan Usul Hapus PPDB Zonasi, Akan Cek Mendalam Dulu", Penulis : Ardito Ramadhan Editor : Icha Rastika

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli