KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tata kelola dan efektivitas penyaluran dana Otonomi Khusus (otsus), karena angkanya yang sangat besar, agar dilihat lagi secara detail bagaimana pengelolaannya, transparansinya, dan akuntabilitasnya. 

"Jadi sangat penting good governance-nya, penyalurannya. Apakah betul-betul sudah ter-deliver ke masyarakat. Apakah sudah tepat sasaran. Output-nya seperti apa. Kalau sudah jadi barang, barang apa. Serta yang paling penting harus kita lihat sejauh mana dampaknya. Apakah dana otsus telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Papua maupun Papua Barat," ujar Presiden, Rabu (11/3) dikutip dari laman setkab.go.id. 

Baca Juga: Pengamat: Omnibus law memungkinkan swasta asing investasi penuh di sektor pertahanan

Hal kedua, Presiden minta betul-betul agar dilakukan sebuah semangat baru, sebuah paradigma baru, sebuah cara kerja baru, supaya dibangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. 

Pada bagian akhir pengantar, Presiden meminta kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. 

Baca Juga: Investasi KEK bebas izin lingkungan dan IMB, ini syaratnya

"Ini penting sekali, ajak bicara tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Papua dan Papua Barat sehingga dapat kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera," ujar Presiden. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .