KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo menyatakan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat memang terjadi di masa lalu. Hal itu disampaikannya usai menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) di Istana Negara pada Rabu (11/1/2023). "Saya telah membaca dengan seksama laporan dari PPHAM pelanggaran HAM berat yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 17 Tahun 2022," ujar Jokowi.
Baca Juga: Sepanjang 2022, Kejagung Selamatkan Keuangan Negara Rp 8,95 Triliun "Dengan pikiran jernih dan hati yang tulus sebagai Kepala Negara saya mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi di masa lalu," kata dia. Presiden pun mengaku sangat menyesali terjadinya berbagai pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di sejumlah peristiwa. Kepala Negara lalu menyebutkan 12 peristiwa pelanggaran HAM berat sebagai berikut: 1. Peristiwa 1965-1966 2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989 4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989 5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999 8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999 9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999 10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002 11. Peristiwa Wamena, Papua 2003 12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.
Baca Juga: Setidaknya 100 Orang Dijatuhi Hukuman Mati di Iran Akibat Protes "Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban Oleh karena itu yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menigasikan penyelesaian yudisial," kata Jokowi. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "
Jokowi Akui Pelanggaran HAM Berat Terjadi di Indonesia", Penulis : Dian Erika Nugraheny Editor : Icha Rastika Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli