Presiden Korea Selatan bertemu Trump, berharap memecah kebuntuan perundingan AS-Korut



KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (11/4) dengan harapan dapat membantu mengembalikan pembicaraan denuklirisasi dengan Korea Utara ke jalurnya setelah pertemuan puncak yang gagal antara AS dan Korea Utara pada Februari lalu.

Mengutip Reuters, Moon tiba di Washington pada Rabu malam dan dijadwalkan melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, penasihat keamanan nasional Trump, John Bolton dan Wakil Presiden Mike Pence pada Kamis pagi sebelum bertemua dengan Trump di Gedung Putih pada siang harinya.

Menjelang perjalanannya, para pembantu Moon menekankan perlunya menghidupkan kembali perundingan AS-Korea Utara sesegera mungkin pasca gagalnya pertemuan puncak kedua antara Trump dengan Kim Jong Un di Hanoi pada 28 Februari.


Gedung Putih mengatakan Trump dan Moon akan membahas masalah bilateral dan masalah Korea Utara, tetapi para pejabat AS menolak untuk merinci lebih lanjut.

Moon mempertaruhkan reputasi politiknya dalam mendorong negosiasi AS dan Korea Utara yang bertujuan membujuk Kim untuk menghentikan program senjata nuklir yang mengancam AS.

Moon menekankan perlunya menawarkan konsesi Korea Utara untuk mendorong negosiasi, tetapi AS tampaknya telah memantapkan posisinya terhadap pendekatan bertahap yang dicari oleh Korea Utara dimana langkah-langkah bertahap akan dihargai dengan bantuan dari sanksi hukuman.

Pada Kamis, media pemerintah Korea Utara memberitakan Kim telah mengatakan pada pertemuan Partai Buruh Korea yang berkuasa bahwa ia akan mendorong kemajuan dengan upaya untuk membuat ekonomi lebih mandiri. "Untuk menghadapi pukulan yang jelas kepada pasukan musuh yang pergi dengan mata merah salah menghitung bahwa sanksi dapat membuat (Korea Utara) bertekuk lutut."

Bulan lalu, seorang pejabat senior Korea Utara memperingatkan bahwa Kim mungkin memikirkan kembali moratorium peluncuran rudal dan uji coba nuklir sejak tahun 2017, kecuali Washington membuat konsesi seperti mengurangi sanksi ekonomi.  

Editor: Herlina Kartika Dewi