KONTAN.CO.ID - SEOUL. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyerukan pembentukan badan keamanan siber tingkat pemerintah yang kuat untuk mengoordinasikan fungsi-fungsi yang saat ini tersebar di berbagai lembaga. 

Ia menyoroti keterbatasan kapasitas yang ada saat ini dalam melindungi sistem-sistem krusial.

"Sistem keamanan yang ada saat ini, yang berpusat pada inspeksi dan respons setelah kejadian, menunjukkan keterbatasan yang nyata," ujar Lee dalam rapat kabinet seperti dilansir Reuters, Selasa (3/11/2026). 

Baca Juga: Bank Sentral China (PBOC) Tarik Likuiditas US$ 24 Miliar untuk Menahan Penguatan Yuan

Ia menyerukan sistem pencegahan komprehensif untuk melindungi layanan publik dan infrastruktur penting.

Lee juga menyinggung pencurian bernilai miliaran dolar yang menimpa Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, namun tidak secara langsung menyebut Korea Utara—pihak yang dituduh oleh FBI sebagai pelaku serangan tersebut.

Korea Utara membantah keterlibatan mereka.

"Perlu juga dibahas pembentukan gugus tugas tingkat pemerintah yang mencakup sektor publik maupun swasta," kata Lee.

"Saya meminta Anda untuk mempertimbangkan secara serius pembentukan badan keamanan siber yang kuat dan efektif—sebuah otoritas pusat—yang mampu mengawasi serta mengoordinasikan fungsi-fungsi keamanan yang saat ini masih terpisah-pisah."

Baca Juga: Walt Disney Bidik Penghematan 20%, Ribuan Karyawan Terancam PHK

Badan Intelijen Nasional (National Intelligence Service) telah meluncurkan inspeksi keamanan darurat yang mencakup lebih dari 2.100 kementerian pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga publik, menurut laporan kantor berita Yonhap.

Korea Selatan telah berulang kali menghadapi intrusi siber; sektor keuangannya bahkan sempat diserang dalam beberapa minggu terakhir.  Peretas asal Korea Utara juga dituduh bertanggung jawab atas berbagai serangan sebelumnya terhadap perusahaan mata uang kripto, bank, dan sistem pemerintahan.