KONTAN.CO.ID - SEOUL. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol secara mengejutkan mendeklarasikan darurat militer dalam pidato mendadak yang disiarkan langsung oleh YTN pada Selasa malam (3/12). Dalam pidatonya, ia berjanji akan memberantas apa yang disebutnya sebagai "kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang memalukan".
Baca Juga: Korea Selatan akan Ajukan Revisi UU untuk Lindungi Pemegang Saham Minoritas Langkah ini mengejutkan publik, mengingat Korea Selatan selama beberapa dekade terakhir dikenal sebagai negara demokratis sejak transisinya dari pemerintahan otoriter pada 1980-an. Deklarasi ini langsung mengguncang pasar keuangan, dengan nilai won Korea Selatan melemah tajam terhadap dolar AS. Dalam pidatonya, Yoon menyatakan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menjaga tatanan konstitusional dan melindungi demokrasi di negara itu. Ia juga menuduh partai oposisi telah menciptakan krisis nasional dengan menguasai proses legislatif.
Baca Juga: Trump Ingin Bertemu Kim, Kim Bilang Hal Itu Tidak akan Terjadi Tuduhan Kepada Oposisi "Saya mendeklarasikan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara, memberantas kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang mencuri kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita, serta melindungi tatanan konstitusional," ujar Yoon. Namun, ia tidak menjelaskan langkah konkret apa yang akan diambil. Menurut laporan Yonhap, pintu masuk gedung parlemen telah diblokir, memperburuk ketegangan antara pemerintah dan oposisi.
Baca Juga: Korea Selatan Dilanda Salju Lebat Selama 2 Hari, 4 Orang Tewas Sementara itu, pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung, yang memimpin oposisi, mengecam langkah Yoon dalam siaran langsung daring. "Tank, kendaraan lapis baja, dan tentara dengan senjata akan menguasai negara. Ekonomi Republik Korea akan runtuh tanpa dapat diperbaiki," ujarnya. Lee juga mengajak rakyat Korea untuk berkumpul di Majelis Nasional. Latar Belakang Ketegangan Politik Deklarasi ini datang di tengah konflik yang semakin sengit antara pemerintah Yoon dan Partai Demokrat, yang memiliki mayoritas di parlemen. Oposisi baru-baru ini mengajukan mosi untuk memakzulkan sejumlah jaksa utama dan menolak proposal anggaran pemerintah, termasuk memotong lebih dari 4 triliun won. Yoon menuduh oposisi melemahkan fungsi vital pemerintahan.
Baca Juga: Bank of Korea Pangkas Suku Bunga Jadi 3%, Target Pertumbuhan Ekonomi 2024 Direvisi "Tindakan ini adalah ancaman langsung terhadap kelangsungan administrasi negara kita," tegasnya.
Deklarasi darurat militer ini dikhawatirkan akan membawa Korea Selatan ke dalam ketidakstabilan politik dan ekonomi yang semakin parah. Hingga kini, respons internasional, termasuk dari Gedung Putih, masih dinantikan.
Editor: Yudho Winarto
