KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung memanfaatkan kunjungan resminya yang pertama ke Amerika Serikat dengan membawa janji ambisius untuk “Make America Shipbuilding Great Again”, sembari membahas isu perdagangan dan keamanan dengan Presiden AS Donald Trump.

Dalam pertemuan puncak pada Senin (25/8), kedua pemimpin sepakat mempererat kerja sama di berbagai sektor strategis. Sehari setelahnya, Lee dijadwalkan mengunjungi Philly Shipyard di Philadelphia—galangan kapal besar milik konglomerat Korea Selatan Hanwha Group—untuk menyoroti rencana investasi sektor maritim.

Investasi Raksasa Korea Selatan di AS

Sebagai bagian dari komitmen investasi senilai US$350 miliar yang dijanjikan Korea Selatan untuk proyek-proyek di Amerika, sektor perkapalan menjadi salah satu fokus utama dengan alokasi hingga US$150 miliar.

Nusa Halmahera Minerals Libatkan Masyarakat untuk Tambang yang Berkelanjutan

Hanwha, yang mengakuisisi Philly Shipyard tahun lalu, berencana menggelontorkan US$5 miliar guna meningkatkan kapasitas produksi dari kurang dari dua kapal per tahun menjadi sekitar 20 kapal. Sebagai perbandingan, fasilitas utama Hanwha Ocean di Korea Selatan sepuluh kali lebih besar dan mampu menyelesaikan satu kapal setiap pekan.

Lee menyebut kerja sama ini sebagai titik balik penting: “Industri perkapalan Korea, dengan kemampuan terbaik di dunia, akan membawa kebangkitan industri kapal AS dan menciptakan titik sejarah baru untuk kemakmuran bersama,” ujar Lee di acara Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington.

Baca Juga: Presiden Korsel Lee Jae Myung Jalani Ujian Penting di Pertemuan Perdana dengan Trump

Kesepakatan Bisnis: Dari Kapal hingga Energi Nuklir

Menurut Kementerian Perindustrian Korea Selatan, setidaknya 11 kesepakatan non-binding ditandatangani antara perusahaan AS dan Korea selama kunjungan Lee, mencakup sektor perkapalan, energi nuklir, kedirgantaraan, gas, hingga mineral kritis.

• HD Hyundai bekerja sama dengan Korea Development Bank dan Cerberus Capital membentuk dana investasi multinasional untuk memperkuat kemampuan maritim AS dan sekutunya.

• Samsung Heavy Industries menjalin kemitraan dengan Vigor Marine Group dalam bidang pemeliharaan kapal Angkatan Laut AS, modernisasi galangan, hingga pembangunan kapal bersama.

Tantangan: Hambatan Hukum, SDM, dan Infrastruktur

Meski ambisi besar digaungkan, jalan menuju kebangkitan industri galangan kapal AS tidak mudah.

• Kapasitas anjlok: Dari masa kejayaannya di era Perang Dunia II, pangsa pasar galangan kapal AS kini hanya 0,04% pada 2024, sementara China dan Korea Selatan menguasai 83% pangsa pasar global (data UNCTAD).

• Keterbatasan tenaga kerja: “Butuh empat hingga lima tahun untuk melatih pekerja lokal, dan sulit mencari tenaga yang mau bekerja di galangan,” ujar Steve SK Jeong, Kepala Bisnis Kapal Global Hanwha Ocean.

• Fasilitas usang: Banyak galangan AS membutuhkan modernisasi besar-besaran serta adopsi otomatisasi seperti mesin las dan sistem manajemen proyek.

• Pasokan bahan baku: Ketersediaan baja dan komponen utama masih jadi hambatan.

Hanwha menyatakan tengah menyiapkan langkah-langkah untuk menggunakan dermaga kosong di sekitar Philly Shipyard serta mempercepat produksi dengan teknologi otomatisasi.

Baca Juga: Korea Selatan Ingin Normalisasi Hubungan dengan China

Politik dan Regulasi Jadi Penentu

Sejumlah regulasi AS menjadi tantangan terbesar bagi realisasi program ini.

• Jones Act (1920): mewajibkan kapal pengangkut barang antar-pelabuhan domestik AS dibangun di dalam negeri.

• Byrnes-Tollefson Amendment: melarang pembuatan kapal Angkatan Laut AS di luar negeri, meski presiden dapat memberi pengecualian untuk alasan keamanan nasional.

Trump sendiri menyatakan sebagian kapal AS tetap akan dibangun di Korea Selatan, sembari mendorong produksi di dalam negeri:

“Kita akan kembali masuk ke bisnis galangan kapal. Kita akan membeli dari Korea, tapi juga membangun kapal di sini dengan tenaga kerja kita sendiri,” kata Trump di Oval Office.

Penasihat keamanan nasional Korea Selatan, Wi Sung-lac, mengakui adanya hambatan hukum tersebut.

“Kami sedang melakukan berbagai kajian untuk memperluas kerja sama, dengan mempertimbangkan jalur alternatif serta perbaikan regulasi,” ujarnya.