KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyoroti bahwa tidak ada tokoh yang menggambarkan kalangan buruh di kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Iqbal menjelaskan bahwa bangku Kementerian Ketenagakerjaan yang strategis untuk mengurusi pekerja buruh disebut-sebut memiliki latar belakang partisipan partai.

“Menteri teknis dunia ketenagakerjaan baik Menaker maupun Wamenaker menurut informasi ya ini walau belum pasti, yang satu lulusan ITB peringkat tiga guru besar yang di-endors PKS dan satu orang Wamenaker dari relawan. Keduanya ini nol tentang perburuhan,” ujar dalam konferensi pers secara daring, Jumat (18/10).

Baca Juga: Akomodasi Berbagai Kepentingan, Prabowo akan Disokong Lebih dari 40 Kementerian

Meski demikian, Iqbal mengungkapkan, susunan kabinet merupakan hak prerogratif presiden, di mana Prabowo dinilai lebih memahami nomenklatur yang bakal mengisi pos kementeriannya.

“Perlu juga dipertimbangkan oleh Pak Presiden. Artis dipilih, pelawak dipilih, guru agama dipilih, akademisi dipilih, politisi dipilih, pengusaha dipilih, tidak satu orang pun dari buruh,” tandasnya.

Di sisi lain, Iqbal menuturkan, rencana Prabowo untuk membentuk Zaken kabinet, dirinya mengkhawatirkan kesejahteraan buruh ke depan. Untuk itu, serikat pekerja bakal turun ke jalan demi menuntut harapan buruh kepada Prabowo di tahun depan.

Baca Juga: Masih Belum Selesai, Prabowo Bakal Boyong Anggota Kabinetnya ke Akmil Magelang

Adapun aksi demonstrasi akan dilakukan pekan depan selama satu minggu berturut-turut, yang akan di mulai pada 24 Oktober hingga 31 Oktober 2024.

Beberapa tuntutan pada aksi demonstrasi tersebut meminta pemerintahan baru pertama menaikkan upah minimum sebesar 8% sampai 10% pada tahun 2025. Kedua, cabut Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) pada klaster ketenagakerjaan dan klaster di luar petani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli