JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Reforma Agraria segera dirampungkan. Tujuannya tak lain untuk memastikan keadilan menyangkut pertanahan untuk rakyat."RPP ini penting karena menyangkut soal akses tanah kepada rakyat, termasuk kepemilikan tanah. Hal ini untuk memastikan keadilan dan pemerataan pembangunan," kata SBY dalam pengantar sidang kabinet, Selasa (20/12).Penekanan untuk segera merampungkan RPP Reforma Agraria menyusul setelah disahkannya Undang-Undang Pengadaan tanah yang bertujuan untuk memastikan proyek pembangunan pemerintah. "Pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik. Ada kepastian untuk melindungi rakyat kita," katanya. Makanya, dalam kesempatan sidang kabinet ini SBY meminta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Djoyo Winoto untuk mempresentasikan menyangkut RPP Reformas Agraria. SBY berharap dengan adanya payung hukum menyangkut Reforma Agraria, maka di tahun mendatang, ada keseimbangan antara kepastian pembangunan infrastruktur dan kepemilikan tanah terhadap rakyat. "Jika kita jalankan semua, sudah pasti di tahun-tahun mendatang infrastruktur untuk publik, akses kepemilikan tanah rakyat bisa berkembang dengan positif dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Presiden meminta RPP Reforma Agraria segera dirampungkan
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Reforma Agraria segera dirampungkan. Tujuannya tak lain untuk memastikan keadilan menyangkut pertanahan untuk rakyat."RPP ini penting karena menyangkut soal akses tanah kepada rakyat, termasuk kepemilikan tanah. Hal ini untuk memastikan keadilan dan pemerataan pembangunan," kata SBY dalam pengantar sidang kabinet, Selasa (20/12).Penekanan untuk segera merampungkan RPP Reforma Agraria menyusul setelah disahkannya Undang-Undang Pengadaan tanah yang bertujuan untuk memastikan proyek pembangunan pemerintah. "Pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik. Ada kepastian untuk melindungi rakyat kita," katanya. Makanya, dalam kesempatan sidang kabinet ini SBY meminta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Djoyo Winoto untuk mempresentasikan menyangkut RPP Reformas Agraria. SBY berharap dengan adanya payung hukum menyangkut Reforma Agraria, maka di tahun mendatang, ada keseimbangan antara kepastian pembangunan infrastruktur dan kepemilikan tanah terhadap rakyat. "Jika kita jalankan semua, sudah pasti di tahun-tahun mendatang infrastruktur untuk publik, akses kepemilikan tanah rakyat bisa berkembang dengan positif dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News