JAKARTA. Menghadapi krisis keuangan global, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono makin rajin bertemu dengan para pengusaha. Minggu (12/10) kemarin, Presiden mengumpulkan para pengusaha Tionghoa yang kebanyakan berasal dari luar Jakarta. Tak tanggung-tanggung, jumlah pengusaha yang diajak berbincang oleh Presiden itu mencapai 400 pengusaha.

Dalam pertemuan yang digelar di rumah pribadi Presiden di Puri Cikeas, Bogor, itu, Presiden meminta para pengusaha membantu pemerintah menangkal krisis dengan menggenjot sektor riil. Selain itu, "Presiden meminta para pengusaha mengutamakan pasar domestik," ujar Juru Bicara Presiden Andi Malarangeng Minggu kemarin (12/10).

Menurut Andi, Presiden meminta andil para pengusaha agar pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai saat ini tidak melambat gara-gara krisis keuangan dari di Amerika Serikat. "Para pengusaha setuju untuk mengatasi dampak gejolak pasar keuangan global," kata Andi.

Pertemuan dengan ratusan pengusaha itu agak misterius. Di situ, Menteri Perindustrian atau Menteri Perdagangan tak tampak hadir. Yang tampak justru Direktur Utama Bank BNI Gatot Suwondo dan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Letjen Erwin Sujono, keduanya adalah ipar Presiden.

Direktur Utama BNI Gatot Suwondo membenarkan pertemuan tersebut. Gatot menampik pertemuan itu misterius karena Presiden memang rutin bertemu dengan para pengusaha itu. "Namun kali ini membahas krisis keuangan," kata Gatot.

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Komisaris Utama PT Maspion Group Alim Markus dan pengusaha tekstil Lukminto. Dalam pertemuan itu, Presiden juga menegaskan pemerintah masih konsisten menjaga rupiah.

Selain bertemu dengan pengusaha Tionghoa, pada Jumat (10/10) malam, Presiden secara khusus juga bertemu dengan MS Hidayat, Ketua Kamar Dagang dan Industri. Namun Hidayat menampik ketika dikonfirmasi soal pertemuan tersebut.

Kadin usul 21 kebijakan

Dia hanya menjelaskan, Kadin saat ini sudah mengajukan 21 usulan kepada pemerintah. Presiden pun berjanji akan berusaha memenuhi usulan itu satu per satu.

Menurut Hidayat, saat ini pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan yang masuk dalam 21 butir masukan itu. Antara lain memperkuat sistem perbankan, melonggarkan likuiditas perbankan, dan dukungan kebijakan dari Bank Indonesia. "Dari Bank Indonesia sudah menurunkan giro wajib minimum, kami tunggu selanjutnya," kata Hidayat.

Kadin masih menunggu kebijakan pemerintah menjalankan program ekonomi sosial. Dalam pertemuan itu, Kadin berjanji akan membantu pemerintah dalam menjalankan program itu. "Misalnya, kami tidak akan melakukan rush dengan mentransfer dana ke luar negeri dan tidak mengimpor barang konsumsi terlalu banyak, tetapi mengutamakan impor barang produksi," kata Hidayat.

Hidayat juga mengusulkan secara khusus kepada Presiden, agar pemerintah memberi kemudahan bagi pengusaha untuk mengekspor barang. Selain itu, pemerintah juga segera memangkas biaya ekspor yang tidak perlu. "Presiden berjanji akan memenuhi permintaan kami," kata Hidayat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie