JAKARTA. Pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman untuk koruptor dan teroris. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun telah memberikan lampu hijau pada kebijakan ini. "Saya baru saja berdiskusi dengan Presiden SBY. Presiden menegaskan kembali persetujuannya," kata Staf Khusus Kepresidenan Bidang Hukum, Denny Indrayana, Kamis (15/9). Menurut Denny, langkah ini merupakan bagian penjeraan bagi pelaku kejahatan teroganisir. Kebijakan moratorium remisi bagi tindak pidana korupsi dan teroris dilakukan seiring dengan perbaikan peraturan perundangan yang mendasarinya. "Agar lebih jelas dan sejalan dengan semangat antikorupsi," katanya. Sayang, Denny enggan berkomentar lebih jauh. Justru sebaliknya menyarankan untuk menanyakan lebih lanjut ke Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. Sebagaimana diketahui ketentuan pemberian remisi ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995, Kepres Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi dan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Presiden menyetujui moratorium remisi untuk koruptor dan teroris
JAKARTA. Pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman untuk koruptor dan teroris. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun telah memberikan lampu hijau pada kebijakan ini. "Saya baru saja berdiskusi dengan Presiden SBY. Presiden menegaskan kembali persetujuannya," kata Staf Khusus Kepresidenan Bidang Hukum, Denny Indrayana, Kamis (15/9). Menurut Denny, langkah ini merupakan bagian penjeraan bagi pelaku kejahatan teroganisir. Kebijakan moratorium remisi bagi tindak pidana korupsi dan teroris dilakukan seiring dengan perbaikan peraturan perundangan yang mendasarinya. "Agar lebih jelas dan sejalan dengan semangat antikorupsi," katanya. Sayang, Denny enggan berkomentar lebih jauh. Justru sebaliknya menyarankan untuk menanyakan lebih lanjut ke Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. Sebagaimana diketahui ketentuan pemberian remisi ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995, Kepres Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi dan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News