JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menterinya tidak terlalu cepat merombak susunan pejabat di kementeriannya. Pasalnya, saat ini sejumlah kementerian sudah mengajukan pergantian pejabat eselon I dan II kepada Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai presiden.

Hal itu diungkapkan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi usai bertemu presiden di Istana Negara, Kamis (12/2). "Presiden mengingatkan jangan buru-buru ganti pejabat," katanya.

Yuddy bilang, ada anggapan, suksesi dilakukan untuk pergantian rezim. Jika itu dalihnya, pergantian pejabat didasarkan unsur suka atau tak suka kepada bawahannya.

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

Yuddy berharap, pergantian pejabat eselon berdasarkan kebutuhan organisasi atau bila pejabat yang bersangkutan telah memasuki masa pensiun. Artinya, pergantian pejabat harus berdasarkan alasan administratif dan akuntabel.

Salah satu yang mengajukan perombakan eselon I dan II adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK mengajukan pergantian delapan direktur jenderal (eselon I). Padahal, satu dirjen bisa memimpin sekitar empat hingga enam deputi (eselon II).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News