Presiden perintahkan periksa Ujian Nasional



JAKARTA. Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini kacau-balau. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dan menginstruksikan untuk melakukan investigasi, penyebab tertundanya pelaksanaan UN untuk SMA/SMK sederajat di 11 provinsi.

SBY juga memerintahkan agar peristiwa tersebut tidak terjadi dalam UN selanjutnya. "Investigasi meliputi dari mulai proses pengadaan barang dan jasa, sisi kepanitiaan dan pelaksanaan, dan percetakan," kata Nuh, Selasa (16/4).M. Nuh menyatakan instansinya telah membentuk tim investigasi di bawah koordinasi Inspektorat Jenderal Kemdikbud. Ia berjanji dalam waktu dekat, sekitar satu pekan tim akan menyampaikan  hasil investigasi ke Presiden.

Presiden juga menugaskan Kemdikbud untuk memastikan naskah-naskah ujian tidak terlambat dikirim sampai ke sekolah-sekolah sebelum Kamis  (18/4) ini. Dengan demikian, pelaksanaan UN di 11 provinsi yang tertunda pelaksanaannya bisa diselenggarakan tepat waktu.Tak cuma itu, Presiden juga telah memerintahkan Kapolri dan TNI bekerja secara total membantu distribusi naskah soal UN agar bisa sampai ke tingkat kabupaten dan sekolah tepat waktu. "Kami akan berkoordinasi dengan Polri dan TNI AU," janji Nuh.


Nah, belajar dari peristiwa UN SMA/SMK yang kacau, Nuh bilang, SBY meminta UN  tingkat SMP bisa dilaksanakan serentak di seluruh tanah air pada Senin, 22 April mendatang. Untuk kelancarannya, TNI AU menyatakan siap mengerahkan  sejumlah pesawat untuk mendistribusikan soal UN ke sejumlah daerah.

Asal tahu saja, Pelaksanaan UN di 11 provinsi ditunda karena masalah teknis di salah satu dari lima percetakan pemenang tender. Provinsi yang mengalami penundaan itu adalah NTB, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

Selain penundaan UN di 11 provinsi, pelaksanaan UN di sejumlah daerah pada hari pertama Senin lalu kacau, akibat lembar soal dan lembar jawaban kurang, dan paket mata pelajaran tertukar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dadan M. Ramdan