JAKARTA. Perombakan kabinet dan reshuffle Kabinet Kerja makin santer beredar. Presiden Joko Widodo (Jokowi)  agaknya akan mengubah tim kabinetnya, terutama menteri-menteri di bidang ekonomi.

Isyarat itu muncul dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan 11 ekonom dan kalangan pelaku usaha di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/6). Agenda pertemuan tersebut adalah membahas ekonomi Indonesia terkini.

Destry Damayanti, Ekonom Senior Bank Mandiri menyatakan, dalam pertemuan itu, Jokowi secara tersirat sangat kecewa dengan kinerja para menterinya, terutama di bidang ekonomi. Dasarnya, pertumbuhan ekonomi nasional pada semester pertama melambat.

Destry bilang, salah satu pemicunya adalah masih ada ego sektoral antarkementerian. Jokowi juga kecewa melihat masih minimnya serapan anggaran pemerintah, yang hingga Juni ini baru 40%.

Ekonom senior Bank Danamon, Anton Gunawan menambhakan, Jokowi mengaku pemerintahannya butuh menteri yang didengar pasar. Sebab,  selain fundamental, faktor lain yang ikut memengaruhi ekonomi adalah  persepsi pasar (market perception). "Istilah presiden, perlu menteri yang terpandang dan kuat (star power)," ujar Anton.

Ekonom Hendri Saparini mengatakan, untuk menopang pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu fokus mengembangkan industri manufaktur. Semua itu bisa dilakukan dengan cara meningkatkan sinergi antarkementerian.

Haryadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, reshuffle diperlukan karena para menteri masih bekerja secara sektoral. Padahal, pembangunan industri butuh sinergi antar kementerian.

Bahkan, Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Logistik memberikan rapor merah untuk tiga menteri Kabinet Kerja. Pertama Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan. Enam bulan pertama jabatannya, Jonan membuat kebijakan yang meresahkan pengusaha dan belum mampu memperbaiki proses perizinan. "Misalnya, ketentuan modal di bidang transportasi," katanya.

Kedua, Indroyono Soesilo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Kendati memiliki konsep dan teori bagus dalam pengembangan maritim, dia masih memiliki masalah dalam bidang koordinasi.

Ketiga, Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja. Sampai paruh pertama masa jabatannya, Hanif belum mempunyai kebijakan yang bagus untuk sektor ketenagakerjaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia