KONTAN.CO.ID - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menilai pemerintah perlu segera menuntaskan persoalan impor ilegal dan praktik perdagangan tidak sehat agar industri tekstil nasional kembali menyerap tenaga kerja pada 2026.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan tekanan terhadap industri tekstil masih berasal dari membanjirnya produk impor murah di pasar domestik, di tengah pelemahan ekspor akibat perlambatan ekonomi global.

“Keseriusan pengendalian impor untuk menciptakan fairness competition di pasar domestik menjadi kunci,” ujar Redma, Rabu (11/2/2026).

Impor Ilegal dan Trade Remedies Jadi Agenda Mendesak

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

Menurut APSyFI, agenda paling mendesak bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah penegakan hukum terhadap praktik penyelundupan serta optimalisasi instrumen perlindungan perdagangan (trade remedies).

“Pemberantasan dan penegakan hukum terhadap mafia impor ilegal dan penyelundupan serta penegakan aturan trade remedies baik anti dumping maupun safeguard adalah hal utama,” tegas Redma.

Tanpa pengamanan pasar domestik, industri tekstil dinilai akan sulit memulihkan kapasitas produksi maupun membuka lapangan kerja baru, meski investasi baru mulai masuk ke sektor manufaktur.

Baca Juga: Pelita Air Bikin Kejutan: Diskon Tiket 21% untuk Semua Rute!

Serapan Tenaga Kerja dan Industri Padat Karya

APSyFI berharap arus investasi tidak hanya mengalir ke sektor padat modal, tetapi juga menyentuh industri padat karya seperti tekstil yang memiliki rantai produksi panjang dari hulu hingga hilir.

Redma menekankan, sektor tekstil dapat menjadi instrumen cepat untuk menekan pengangguran dan kemiskinan karena daya serap tenaga kerjanya besar.

Namun, ia mengakui kebijakan pengendalian impor kerap menghadapi hambatan di lapangan.

“Ketika banyak pemain baik dari importir, birokrasi sampai aparat pelindungnya terus bermain, agenda ini sulit untuk dilaksanakan,” katanya.

Karena itu, APSyFI menilai diperlukan intervensi langsung dari Presiden agar reformasi pengawasan impor benar-benar berjalan efektif.

Tonton: Aturan Label Gula Tinggi Disiapkan, Apindo: Sifatnya Adaptif Bukan Destruktif

“Maka Presiden harus terjun langsung,” tandasnya.

Dengan penguatan pengawasan impor dan penerapan trade remedies yang konsisten, industri tekstil nasional diharapkan mampu kembali meningkatkan utilisasi pabrik dan membuka peluang kerja lebih luas pada 2026.

Selanjutnya: Pulang Kampung Tanpa Biaya: Mudik Gratis BUMN 2026, Begini Cara Amankan Tiket

Menarik Dibaca: Pulang Kampung Tanpa Biaya: Mudik Gratis BUMN 2026, Begini Cara Amankan Tiket

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News