KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto memperkuat basis dukungan politik pemerintahannya dengan mengangkat 24 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) baru.

Komposisinya mencakup sejumlah taipan, tokoh politik dari partai koalisi, hingga mantan pemimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Langkah tersebut dilakukan di tengah serangkaian perubahan di tubuh pemerintahan, termasuk dua kali reshuffle kabinet dalam tiga pekan terakhir. Pergantian itu antara lain mencakup posisi Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri. 

Reuters melaporkan, sejumlah nama besar dunia usaha masuk dalam jajaran Wantimpres, di antaranya Dato Sri Tahir, pendiri Mayapada Group, dan Chairul Tanjung, pendiri CT Corp.

Baca Juga: Presiden Prabowo Bicara Soal Mekanisme Pergantian Pemerintahan, Ada Apa?

Bisnis kedua pengusaha tersebut mencakup sektor keuangan, media, ritel, hingga perhotelan.

Selain pengusaha, Prabowo juga memasukkan dua mantan pemimpin Nahdlatul Ulama (NU) serta empat politikus senior dari partai-partai pendukung koalisi. Tiga di antaranya merupakan mantan menteri kabinet.

Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan, kehadiran para anggota baru menjadi kesempatan untuk memberikan pengalaman dan masukan kepada pemerintah. "Ini kesempatan luar biasa untuk berbagi pengalaman," ujarnya.

Wantimpres sendiri merupakan lembaga yang dibentuk sejak 2006. Selama dua tahun pertama pemerintahannya, Prabowo belum menunjuk anggota baru untuk lembaga tersebut.

Pengisian Wantimpres ini berlangsung ketika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dilaporkan menurun.

Baca Juga: Di Vladivostok, Presiden Prabowo Tegaskan Politik Nonblok

Di sisi lain, kebijakan pemerintah juga menghadapi perhatian dari kalangan publik dan investor, terutama setelah sejumlah perubahan kebijakan dan pergantian pejabat dalam beberapa pekan terakhir.

Analis Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai susunan baru Wantimpres dapat menjadi bagian dari upaya Prabowo memperkuat basis politik pemerintahannya.

Namun, menurut dia, tantangan utama terletak pada sejauh mana Wantimpres benar-benar berfungsi dalam proses penyusunan kebijakan strategis pemerintah.

"PR besarnya adalah memastikan Wantimpres ini benar-benar berperan dalam merumuskan kebijakan strategis," kata Arya.

Nama lain yang turut masuk dalam jajaran Wantimpres adalah Anwar Usman.

Ia sebelumnya diberhentikan dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etik terkait perkara yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, keponakannya, untuk menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024 meski saat itu belum memenuhi ketentuan usia pencalonan.

Baca Juga: Apa Itu Universitas Republik Indonesia? Ini Institusi Baru Bentukan Presiden Prabowo

Dengan komposisi tersebut, Wantimpres baru tidak hanya menjadi wadah bagi tokoh senior, tetapi juga mempertemukan kepentingan dunia usaha, politik, dan kelompok masyarakat berpengaruh di sekitar pemerintahan Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News