KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto akan membentuk badan baru yang khusus mengatasi masalah gambut di dalam negeri. 

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan lembaga anyar ini akan diberi nama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

"Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disebut BPGMN," kata Raja Juli di Istana Kepresidenan, Kamis (24/9/2026). 

Menurut Raja Juli, badan ini nantinya akan bertugas untuk melakukan pencegahan salah satunya berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). 

Baca Juga: Atasi Hambatan Investasi, Presiden Prabowo Bakal Bentuk Satgas Deregulasi

Lebih lanjut, dirinya juga menegaskan bahwa badan ini berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BGRM) yang sebelumnya resmi di bubarkan pada 31 Desember 2024 lalu. 

Raja Juli menekankan bahwa lembaga tersebut sebelumnya bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan, sementara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Sedangkan BPGMN ini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan di isi oleh para pakar dan profesional. Raja Juli juga memastikan lembaga ini akan mendapatkan dukungan anggaran yang cukup besar. 

Raja Juli juga memastikan badan ini tidak akan tumpang tindih dengan Kementerian yang dipimpinnya. Menurutnya kedua lembaga justru dapat melakukan kerja sama untuk mempercepat menangani masalah gambut termasuk karhutla. 

Baca Juga: Apa Itu Universitas Republik Indonesia? Ini Institusi Baru Bentukan Presiden Prabowo

"Jadi sambil sekarang kita berjuang memadamkan, ini sebuah inisiatif dan terus kita kerjakan untuk jangka pendek, menengah dan panjang," tegas Raja Juli. 

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria memastikan akan mendukung keberadaan lembaga baru ini, khususnya dalam melakukan deteksi dini titik panas atau hotspot. 

Selain itu, Presiden juga meminta pencegahan karhutla bisa dilakukan melalui pendekatan berbasis desa. Menurutnya, Kepala Negara percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepedulian terhada lingkungan sekitarnya. 

Untuk, itu pemerintah akan melakukan pemberdayaan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) desa yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan Karhutla. 

Baca Juga: Presiden Prabowo Bicara Soal Mekanisme Pergantian Pemerintahan, Ada Apa?

"MPA ini dianggap efektif. Oleh karena itu akan diberdayakan perlu direvitalisasi, namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan karhutla ke depan," tegasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News