KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan zero accident Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mulai tahun depan. 

Hal tiu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto saat memberikan sambutan penutup workshop Pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) di Kantor Kementerian Kehutanan, Kamis (2/10/2026).

Brian mengatakan target tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki lahan gambut.

Baca Juga: Tak Dapat Restu Presiden Prabowo, Tukar Guling Geo Dipa dengan PNM Dibatalkan

“Jadi kita diberikan target untuk membantu Bapak Menteri Kehutanan tahun depan zero accident (karhutla),” ujar Brian.

Menurut Brian, target tersebut memang cukup ambisius. Namun, ia menilai target tersebut perlu dipasang agar seluruh pihak melakukan langkah pencegahan sejak dini, bukan baru bergerak ketika titik api mulai muncul.

Brian mengingatkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak menunggu munculnya titik api untuk mulai melakukan penanganan karhutla.

“Jangan begitu ada mulai satu titik api baru kita panik,” ujar Brian.

Untuk mendukung target tersebut, Brian mendorong keterlibatan akademisi, peneliti, mahasiswa, pemerintah daerah, hingga masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut.

Ia menyebut pendekatan berbasis masyarakat menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam pembahasan pembentukan BPGMN. Menurut dia, Presiden juga menilai pendekatan yang melibatkan masyarakat dapat lebih efektif sekaligus lebih murah dalam menangani persoalan gambut.

Baca Juga: Dunia Usaha Soroti RUU Ketenagakerjaan, Jangan Sampai Hambat Penciptaan Kerja

“Kita berharap kebijakan-kebijakan yang akan datang terutama di dalam penanganan gambut itu juga menjadikan referensi penanganan sebagai penanganan yang efektif dan melibatkan masyarakat sebagai sesuatu yang akhirnya dapat dijalankan,” jelasnya.

Selain mencegah karhutla, Brian menekankan pengelolaan gambut juga perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan lahan gambut secara produktif diharapkan dapat menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat yang menjaga dan mengelola kawasan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Brian juga menawarkan keterlibatan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Ia mengatakan program tersebut dapat diarahkan untuk mendukung pengelolaan dan perlindungan lahan gambut di enam provinsi yang selama ini rentan terdampak karhutla.

“Kalau nanti tahun depan barangkali KKN Tematik kita adalah menjaga gambut, boleh juga. Paling tidak di enam provinsi kita bisa arahkan KKN-nya khusus temanya menjaga atau mengelola lahan gambut,” katanya.

Baca Juga: Serapan Anggaran Kementerian PKP Capai 49,78%, Kejar Target 97,48% di Akhir 2026

Brian menyebut mahasiswa dapat mulai dilibatkan sekitar Juni, sebelum memasuki periode rawan kebakaran. Dengan demikian, kegiatan pencegahan dapat dilakukan sebelum munculnya titik api.

Ia juga membuka peluang kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan serta Kementerian Transmigrasi melalui program Patriot untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengelola lahan gambut.

“Sehingga kita semakin banyak yang terlibat, semoga itu bisa betul-betul mendapatkan target zero accident,” jelas Brian. 

Dijumpai terpisah, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pencegahan karhutla memang menjadi salah satu fokus utama di Kementerian Kehutanan. 

Raja Juli menegaskan badan baru ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mencapai target zero accident Karhutla di tahun depan.

"Insya Allah perintah Pak Presiden lebih menjadikan desa sebagai desa sebagai basis. Saya kira itu akan banyak membantu," tegas Raja Juli. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui rekomendasi pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Badan tersebut nantinya diminta untuk melakukan pemetaan lahan agar bisa dimanfaatkan sebagai budidaya. 

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, luas lahan gambut di Indonesia mencapai lebih dari 33 juta hektare. Pemerintah ingin kawasan tersebut dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan sesuai karakteristik lahannya.

Namun, pemanfaatan lahan gambut tetap harus dibarengi dengan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut Brian, pengelolaan yang tepat diperlukan agar pemanfaatan gambut tidak meningkatkan risiko kebakaran. 

Dalam rapat tersebut, Prabowo juga menyetujui rekomendasi para ilmuwan dan pakar untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Badan ini nantinya diharapkan dapat mengintegrasikan data dan pengelolaan perizinan terkait gambut.

Brian menyebut para ilmuwan yang selama ini melakukan penelitian mengenai gambut juga akan dilibatkan untuk mendukung badan tersebut. Hasil riset, kajian dan praktik baik yang sudah ada akan menjadi referensi dalam pengelolaan gambut. 

"Intinya ke depan lahan gambut di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 33 juta hektare itu bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan,” kata Brian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News