KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan paa sistem lama yakni melalui perwakilan yakni pemilihan oleh DPRD Perubahan satu dari dua sistem pemilihan umum nasional bertujuan untuk memangkas biaya. Presiden menganjurkan kembalinya model yang mirip dengan yang digunakan selama tiga dekade pemerintahan orde baru. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, saat ini memilih presiden dan badan legislatif nasional dan daerah dalam satu pemilihan dan memilih wali kota, gubernur, dan bupati di pemilihan lainnya.
Baca Juga: Prabowo Berencana Memberi Amnesti untuk Warga Binaan Lapas, Berapa Jumlahnya? Presiden Prabowo mengusulkan perubahan sistem pemilihan ini saat menghadiri acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis malam (12/12/2024) Kamis (12/12) malam. Ia juga meminta badan legislatif daerah atau DPRD untuk memilih wali kota dan gubernur sebagai gantinya. Menurut Presiden langkah ini akan membebaskan dana untuk dibelanjakan agar bisa meningkatan anggaran makanan bergisi gratis bagi anak sekolah. "Kami merasa demokrasi yang kita miliki ... ada hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama," kata Presiden dalam pidato di kongres Partai Golkar. "Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah sistemnya," katanya, mengacu pada pemilihan umum. "Berapa triliunan yang dihabiskan dalam satu atau dua hari?"'
Baca Juga: Indonesia President Suggests Scrapping Regional Elections to Cut Costs Saran Prabowo agar anggota legislatif memilih pemimpin daerah mengingatkan kita pada era "Orde Baru" di bawah mendiang penguasa otoriter Suharto, mantan ayah mertuanya, yang di bawahnya ia menjabat sebagai komandan pasukan khusus. Ia kemudian diberhentikan dari militer di tengah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, yang selalu dibantahnya. Prabowo memenangi pemilihan umum bulan Februari dengan 58% suara dalam upaya ketiganya untuk menduduki kursi kepresidenan dan dengan cepat mengonsolidasikan kekuasaan dengan membentuk koalisi parlementer yang mencakup semua kecuali satu partai politik. Beberapa aktivis politik dan akademisi telah menyatakan kekhawatiran tentang sejauh mana kekuasaan Prabowo dan bagaimana ia akan menggunakannya mengingat masa lalunya di bawah otokrasi Suharto selama 32 tahun dan pernyataan kritis sebelumnya tentang demokrasi.
Kantor Prabowo tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk memberikan komentar tentang apakah ia akan secara resmi mengusulkan penghentian pemilihan daerah. Langkah seperti itu akan berarti perombakan undang-undang pemilu.
Analis politik Yoes C. Kenawas mengatakan pemilihan daerah masih merupakan cara terbaik bagi masyarakat untuk memastikan para pemimpin daerah bertanggung jawab. "Ide Prabowo tidak masuk akal. Itu jalan pintas," katanya, menyamakannya dengan era Orde Baru. "Ini bisa menjadi kemunduran bagi demokrasi Indonesia." ($1 = 15.920.0000 rupiah)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Syamsul Azhar
