JAKARTA. Nasib Televisi Republik Indonesia (TVRI) bisa jadi tidak seindah dengan mottonya membina persatuan dan kesatuan mengingat pendanaan TVRI masih dibintangi DPR. Untuk tahun anggaran 2014, DPR hanya meloloskan biaya rutin dan gaji pegawai, sementara biaya operasional dan pengembangan TVRI untuk sementara distop karena Komisi I DPR bersengketa dengan Dewan Pengawas TVRI. Oleh DPR, Dewan Pengawas TVRI dianggap semena-mena memecat Dewan Direksi TVRI. Padahal dewan direksi diangkat dan pilih sendiri oleh dewan pengawas.
Komisi I DPR juga menilai dewan pengawas tidak melakukan fungsinya dengan benar karena layar TVRI bisa leluasa diisi dengan acara partai Demokrat dan acara-acara lain yang "membayar" tapi tidak lewat jalur resmi. Pengajar komunikasi di Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi mengaku prihatin dengan nasib TVRI mengingat jelang pemilu, siaran TVRI yang informatif dan edukatif sangat dinanti pemirsa. "Seharusnya TVRI menjadi tontonan alternatif. TVRI dengan segala kelebihannya yang siarannya menjangkau seluruh pelosok tanah air, seharusnya bisa menyajikan tayangan yang bermutu. Namun sayangnya, pemirsa TVRI dirugikan akibat sengkarut dewan pengawas dengan DPR yang tidak berkesudahan," ungkap Ari Junaedi dalam rilisnya, Jumat (21/2/2014). Ari bilang, untuk menengahi karut marut di TVRI ini, sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan rapat paripurna DPR soal pemecatan Dewan Pengawas TVRI. DPR sudah merekomendasikan lewat vooting untuk memberhentikan dewan pengawas. Hampir seluruh fraksi di DPR sepakat untuk mengganti personel dewan pengawas kecuali Demokrat.
"Agar operasional TVRI tidak terganggu dan pemirsa tidak dirugikan, baiknya SBY segera merespon rekomendasi DPR. Harus diakui, mindset TVRI adalah televisi pemerintah harus diubah. TVRI adalah lembaga penyiaran publik yang mengayomi seluruh komponen bangsa, bukan saja milik partai penguasa," ujarnya. "Kasihan dengan tenaga-tenaga handal di TVRI yang menjadi idle karena kemampuannya tidak dimaksimalkan karena ketiadaan dana operasional dan ketidakjelasan masa depannya,"papar peraih penghargaan World Customs Organization Sertificate of Merit 2014 karena pola pengajaran komunikasinya yang sangat inspiratif," katanya lagi. Ari yang juga mantan praktisi di sejumlah televisi swasta ini menambahkan, jika dicermati pembintangan anggaran operasional dan pengembangan TVRI oleh DPR sangat mengganggu persiapan TVRI dalam hajatan nasional. "Sosialisasi pemilu dan pemilihan presiden mendatang harus terus digalakkan mengingat masih banyak warga kita yang kurang paham dengan teknis pelaksanaan pemilu," pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Dikky Setiawan
