JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani instruksi Presiden (Inpres) soal Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP ini akan menjadi patokan bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menentukan UMP di daerah masing-masing. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa membenarkan kabar tersebut ketika ditemui di Kantor Presiden, Selasa (1/10). "Iya sudah ditandatangani," ujar Hatta tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Inpres ini akan menjadi pedoman pada pemda agar tidak sewenang-wenang menentukan UMP. Pasalnya, ada pemda yang memanfaatkan penentuan UMP untuk kepentingan politis. Alhasil, kebijakan Pemda tersebut merugikan pengusaha dengan menetapkan UMP di atas batas kewajaran dan kesanggupan pemberi kerja. Kelak, Inpres Presiden ini menjadi pedoman bagi para Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota dalam menentukan batas UMP. Namun, dalam inpres ini tidak ditentukan berapa besaran nilai UMP. Namun di dalamnya ditegaskan bahwa dalam menentukan UMP harus melalui rapat tripartit dan kemudian hasilnya diserahkan ke dewan pengupahan nasional.
Presiden SBY telah meneken Inpres penetapan UMP
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani instruksi Presiden (Inpres) soal Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP ini akan menjadi patokan bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menentukan UMP di daerah masing-masing. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa membenarkan kabar tersebut ketika ditemui di Kantor Presiden, Selasa (1/10). "Iya sudah ditandatangani," ujar Hatta tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Inpres ini akan menjadi pedoman pada pemda agar tidak sewenang-wenang menentukan UMP. Pasalnya, ada pemda yang memanfaatkan penentuan UMP untuk kepentingan politis. Alhasil, kebijakan Pemda tersebut merugikan pengusaha dengan menetapkan UMP di atas batas kewajaran dan kesanggupan pemberi kerja. Kelak, Inpres Presiden ini menjadi pedoman bagi para Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota dalam menentukan batas UMP. Namun, dalam inpres ini tidak ditentukan berapa besaran nilai UMP. Namun di dalamnya ditegaskan bahwa dalam menentukan UMP harus melalui rapat tripartit dan kemudian hasilnya diserahkan ke dewan pengupahan nasional.
