JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) menunda kunjungan kenegaraan ke Belanda. Penyebabnya, terjadi pergerakan dari kelompok masyarakat termasuk dari kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) di Den Haag, Belanda.Kelompok masyarakat itu mengajukan sejumlah persoalan hak asasi manusia (HAM) tuntutan ke pengadilan terhadap SBY. Salah satu tuntutannya adalah memerintahkan penangkapan terhadap SBY. Rencananya, pengadilan ini digelar saat SBY dan rombongan bertolak ke Negeri Kincir Angin tersebut.SBY menilai pengadilan ini sebagai tindakan yang merendahkan harga diri bangsa. Apalagi, menurutnya, kunjungannya itu atas undang Ratu Beatrix dan Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende. "Bagi saya digelar pengadilan di sana, menyangkut harga diri bangsa. Karena itu saya menundanya," ujar SBY dalam keterangan pers di ruang VIP, Bandara Halim Perdanakusuma, Selasa (5/10).Presiden menilai jika ada unjuk rasa atau ancaman-ancaman lain saat kunjungan ke luar negeri adalah hal biasa. Namun dia tidak bisa menerima jika ada pengadilan yang ingin menangkap seorang kepala negara saat berkunjung ke suatu negara.Kalau pun tetap berkunjung ke Belanda, SBY bilang akan menimbulkan salah pengertian. Selain itu, pertemuan kepala negara itu juga dalam situasi psikologis yang tidak baik sehingga bisa menimbulkan hubungan tidak baik dengan Belanda. Atas penundaan kunjungan ini, SBY akan mengirimkan surat ke Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende. Dia tidak memastikan kapan dirinya akan berkunjung ke Belanda. "Kami lihat perkembangan sampai semua clear, jernih, dan tepat," lanjutnya.Sejatinya, dalam kunjungan kenegaraan itu, SBY akan meneken perjanjian kerjasama menyeluruh di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, pariwisata, pertanian, dan lingkungan hidup. "Pendek kata ada agenda konkret yang bermanfaat untuk kedua negara," pungkas SBY.Sesuai jadwal yang dikeluarkan staf khusus Presiden bidang hubungan luar negeri, Teuku Faizasyah, jika kunjungan itu jadi maka Presiden dan rombongan berada di Belanda dari 6 Oktober hingga 8 Oktober. Lalu, 9 Oktober tiba kembali di tanah air.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Presiden SBY tunda kunjungan ke Belanda
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) menunda kunjungan kenegaraan ke Belanda. Penyebabnya, terjadi pergerakan dari kelompok masyarakat termasuk dari kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) di Den Haag, Belanda.Kelompok masyarakat itu mengajukan sejumlah persoalan hak asasi manusia (HAM) tuntutan ke pengadilan terhadap SBY. Salah satu tuntutannya adalah memerintahkan penangkapan terhadap SBY. Rencananya, pengadilan ini digelar saat SBY dan rombongan bertolak ke Negeri Kincir Angin tersebut.SBY menilai pengadilan ini sebagai tindakan yang merendahkan harga diri bangsa. Apalagi, menurutnya, kunjungannya itu atas undang Ratu Beatrix dan Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende. "Bagi saya digelar pengadilan di sana, menyangkut harga diri bangsa. Karena itu saya menundanya," ujar SBY dalam keterangan pers di ruang VIP, Bandara Halim Perdanakusuma, Selasa (5/10).Presiden menilai jika ada unjuk rasa atau ancaman-ancaman lain saat kunjungan ke luar negeri adalah hal biasa. Namun dia tidak bisa menerima jika ada pengadilan yang ingin menangkap seorang kepala negara saat berkunjung ke suatu negara.Kalau pun tetap berkunjung ke Belanda, SBY bilang akan menimbulkan salah pengertian. Selain itu, pertemuan kepala negara itu juga dalam situasi psikologis yang tidak baik sehingga bisa menimbulkan hubungan tidak baik dengan Belanda. Atas penundaan kunjungan ini, SBY akan mengirimkan surat ke Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende. Dia tidak memastikan kapan dirinya akan berkunjung ke Belanda. "Kami lihat perkembangan sampai semua clear, jernih, dan tepat," lanjutnya.Sejatinya, dalam kunjungan kenegaraan itu, SBY akan meneken perjanjian kerjasama menyeluruh di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, pariwisata, pertanian, dan lingkungan hidup. "Pendek kata ada agenda konkret yang bermanfaat untuk kedua negara," pungkas SBY.Sesuai jadwal yang dikeluarkan staf khusus Presiden bidang hubungan luar negeri, Teuku Faizasyah, jika kunjungan itu jadi maka Presiden dan rombongan berada di Belanda dari 6 Oktober hingga 8 Oktober. Lalu, 9 Oktober tiba kembali di tanah air.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
