JAKARTA. Selama sepekan lawatan kerja ke luar negeri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menitipkan semua pekerjaan pemerintahan terutama menyangkut pembahasan APBN-P 2012 ke Wakil Presiden Boediono. "Selama seminggu saya berada di luar negeri, Wapres akan menangani hal di dalam negeri. Saya tahu akan ada banyak hal di sini dan utamanya menyangkut pembahasan di DPR untuk APBN 2012," ujar SBY di Bandara Halim Perdana Kusuma, Kamis (22/3).SBY mengharapkan pembahasan APBN-P 2012 dapat berjalan lancar dan tidak menemui kendala yang cukup berarti. Setidaknya target waktu yang telah ditetapkan dapat dipenuhi, yakni sampai akhir bulan Maret ini. Mengingat sejumlah kebijakan sudah mendesak untuk segera dijalankan. Seperti kebijakan pengurangan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM). Rencananya bakal diberlakukan pada 1 April dengan menaikkan harga BBM Subsidi sebesar Rp 1.500 per liter. SBY menyadari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam APBN-P 2012 mengundang reaksi. Sejumlah aksi mulai terjadi di sejumlah daerah menentang kebijakan pemerintah yang hendak menaikkan harga BBM. "Saya juga melihat adanya protes-protes sosial," jelasnya. SBY membuka ruang terhadap aksi memprotes kebijakan pemerintah. Namun tentunya harus mengikuti koridor hukum dan aturan yang berlaku. "Demokrasi memberi ruang untuk itu, tapi ikutilah hukum dan aturan yang berlaku. Itulah harapan kita, harapan rakyat Indoensia," imbuhnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Presiden serahkan pembahasan APBN-P ke Wapres
JAKARTA. Selama sepekan lawatan kerja ke luar negeri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menitipkan semua pekerjaan pemerintahan terutama menyangkut pembahasan APBN-P 2012 ke Wakil Presiden Boediono. "Selama seminggu saya berada di luar negeri, Wapres akan menangani hal di dalam negeri. Saya tahu akan ada banyak hal di sini dan utamanya menyangkut pembahasan di DPR untuk APBN 2012," ujar SBY di Bandara Halim Perdana Kusuma, Kamis (22/3).SBY mengharapkan pembahasan APBN-P 2012 dapat berjalan lancar dan tidak menemui kendala yang cukup berarti. Setidaknya target waktu yang telah ditetapkan dapat dipenuhi, yakni sampai akhir bulan Maret ini. Mengingat sejumlah kebijakan sudah mendesak untuk segera dijalankan. Seperti kebijakan pengurangan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM). Rencananya bakal diberlakukan pada 1 April dengan menaikkan harga BBM Subsidi sebesar Rp 1.500 per liter. SBY menyadari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam APBN-P 2012 mengundang reaksi. Sejumlah aksi mulai terjadi di sejumlah daerah menentang kebijakan pemerintah yang hendak menaikkan harga BBM. "Saya juga melihat adanya protes-protes sosial," jelasnya. SBY membuka ruang terhadap aksi memprotes kebijakan pemerintah. Namun tentunya harus mengikuti koridor hukum dan aturan yang berlaku. "Demokrasi memberi ruang untuk itu, tapi ikutilah hukum dan aturan yang berlaku. Itulah harapan kita, harapan rakyat Indoensia," imbuhnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News