JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui penambahan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penambahan pegawai ini sejalan dengan volume ekonomi yang terus meningkat.SBY mencontohkan Malaysia yang secara geografis lebih kecil dari Indonesia memiliki jumlah pegawai bea cukai 15.000 petugas. Jumlah ini lebih besar ketimbang jumlah pegawai bea cukai Indonesia yang hanya 10.000 petugas.Padahal, dengan kondisi geografi yang lebih luas, dan potensi ekonomi yang besar, volume perdagangan Indonesia akan terus meningkat. Sehingga, "Saya sudah meminta untuk dibicarakan baik-baik, berapa jumlah (penambahan pegawai bea cukai) yang tepat, tidak lebih dan tidak kurang," kata SBY dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan Jumat (27/7).Menurut SBY, penerimaan negara dari sektor bea dan cukai dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2009, pendapatan negara dari sektor bea dan cukai Rp 77 triliun, dan naik hampir dua kali lipat menjadi Rp 133 triliun pada tahun 2011. "Sebenarnya, ini juga masih ada ruang untuk meningkatkan lagi, karena selama ini masih ada ruang penyimpangan dan kesalahan yang sudah diberi tindakan," ujar SBY.Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menambah 2.307 pegawai baru tahun anggaran 2012. Rinciannya, sebanyak 1.607 orang adalah calon pegawai ikatan dinas (diploma 1 dan diploma 3), sarjana (S1) sekitar 300 orang dan 400 orang dari akademi pelayaran untuk anak buah kapal patroli.Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan, calon pegawai S1 dan anak buah kapal (ABK) nantinya sebagian besar akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. "Sebagian besar ditempatkan di bagian ini karena kami ingin meningkatkan penerimaan negara. Pegawai juga akan ditempatkan di direktorat lain seperti di Dirjen Kekayaan Negara dan Dirjen Anggaran," ujarnya beberapa waktu lalu.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Presiden setuju penambahan pegawai Bea Cukai
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui penambahan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penambahan pegawai ini sejalan dengan volume ekonomi yang terus meningkat.SBY mencontohkan Malaysia yang secara geografis lebih kecil dari Indonesia memiliki jumlah pegawai bea cukai 15.000 petugas. Jumlah ini lebih besar ketimbang jumlah pegawai bea cukai Indonesia yang hanya 10.000 petugas.Padahal, dengan kondisi geografi yang lebih luas, dan potensi ekonomi yang besar, volume perdagangan Indonesia akan terus meningkat. Sehingga, "Saya sudah meminta untuk dibicarakan baik-baik, berapa jumlah (penambahan pegawai bea cukai) yang tepat, tidak lebih dan tidak kurang," kata SBY dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan Jumat (27/7).Menurut SBY, penerimaan negara dari sektor bea dan cukai dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2009, pendapatan negara dari sektor bea dan cukai Rp 77 triliun, dan naik hampir dua kali lipat menjadi Rp 133 triliun pada tahun 2011. "Sebenarnya, ini juga masih ada ruang untuk meningkatkan lagi, karena selama ini masih ada ruang penyimpangan dan kesalahan yang sudah diberi tindakan," ujar SBY.Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menambah 2.307 pegawai baru tahun anggaran 2012. Rinciannya, sebanyak 1.607 orang adalah calon pegawai ikatan dinas (diploma 1 dan diploma 3), sarjana (S1) sekitar 300 orang dan 400 orang dari akademi pelayaran untuk anak buah kapal patroli.Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan, calon pegawai S1 dan anak buah kapal (ABK) nantinya sebagian besar akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. "Sebagian besar ditempatkan di bagian ini karena kami ingin meningkatkan penerimaan negara. Pegawai juga akan ditempatkan di direktorat lain seperti di Dirjen Kekayaan Negara dan Dirjen Anggaran," ujarnya beberapa waktu lalu.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
