JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan perlu langkah perbaikan yang sangat frontal sehingga kelembagaan, tata kelola, dan kinerja di kawasan Free Trade Zone (FTZ) bisa bergerak dengan optimal.

"Saya kira perlu langkah perbaikan yang sangat frontal," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan topik Keanggotaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (4/12).

Kepala Negara berharap jangan sampai ada benturan antara badan pengusahaan kawasan dan pemerintah daerah, terutama dalam hal perizinan dan pelayanan investasi.

Dlam rapat tersebut juga dibicarakan masalah manajemen pengelolaan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Free Trade Zone di Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun.

"Dalam paket kebijakan ekonomi, pemerintah telah menetapkan 8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan saya berharap agar KEK ini segera bisa berjalan bisa direalisasikan ada investasi-investasi, arus modal masuk, arus uang masuk ke kawasan-kawasan ini dan kita harapkan ada Foreign Direct Investment sebagai penggerak ekonomi wilayah ini juga betul-betul bisa segera terealisasi," katanya.

Dengan begitu pertumbuhan ekonomi di FTZ dan daerah di sekitarnya juga bisa bergerak baik.

Presiden berharap persoalan-persoalan yang menghambat di kawasan tersebut bisa segera diselesaikan.

"Kalau ini segera bisa diputuskan pada hari ini terutama di Badan Pengusahaan Kawasan yang ngantri banyak sekali dan sudah bertahun-tahun tidak terurus," katanya.

Menurut dia, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Badan Pengusahaan Kawasan terutama di Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun.

Hal itu dinilainya mendesak agar investasi bisa segera masuk.

"Kita harapkan pada sore hari ini bisa diputuskan hal-hal yang berkaitan dengan lapangan," kata Presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Havid Vebri