KONTAN.CO.ID - WELLINGTON. Kementerian Kesehatan Selandia Baru mengatakan, seorang pria mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 sebanyak 10 kali dalam satu hari atas nama orang lain. 

Melansir huffpost.com, Kemenkes Selandia Baru meyakini bahwa pria itu mendapatkan bayaran untuk mendapatkan suntikan atas nama orang lain, dengan tujuan ingin mendapatkan hak istimewa yang diberikan kepada orang yang sudah divaksinasi tetapi tidak ingin mendapatkan suntikan.

Manajer program vaksin Kementerian Kesehatan Selandia Baru Astrid Koornneef mengatakan kepada Stuff bahwa departemen tersebut “mengetahui masalah ini” dan menganggap masalah tersebut “sangat serius.” 

Pejabat kesehatan bekerja dengan penegak hukum untuk menyelidiki situasi tersebut. Kementerian tidak akan mengungkapkan di mana insiden itu terjadi atau siapa yang terlibat.

Baca Juga: WHO mengatakan varian omicron dapat mengubah arah pandemi Covid-19

“Jika Anda mengetahui seseorang yang memiliki dosis vaksin lebih dari yang direkomendasikan, mereka harus mencari saran klinis sesegera mungkin,” kata Koornneef.

New Zealand Herald melaporkan, ahli vaksin dan profesor Helen Petousis-Harris menyebut perilaku itu "sangat egois" dan mengatakan tindakan tersebut mengambil keuntungan dari seseorang yang membutuhkan uang.

Auckland, kota terbesar di Selandia Baru, membuka kembali banyak bisnis termasuk restoran dan klub malam bulan ini setelah lebih dari tiga bulan memberlakukan penguncian karena merebaknya varian delta Covid-19. 

Baca Juga: WHO rekomendasikan vaksin booster Covid-19 untuk dua kelompok ini

Saat ini, Selandia baru beroperasi di bawah sistem pasca-vaksinasi di mana orang yang tidak divaksinasi sebagian besar tidak dapat mengunjungi tempat-tempat umum.

Negara ini menargetkan agar 90% dari populasi yang memenuhi syarat berusia 12 tahun ke atas sudah divaksinasi di setiap wilayahnya. Saat ini, pemerintah telah sepenuhnya memvaksinasi 89% populasi secara keseluruhan. Meski demikian, ada beberapa distrik yang masih tertinggal, sehingga menunda pembukaan kembali distrik terkait dan pencabutan pembatasan perjalanan.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie