Pembiayaan infrastruktur sebenarnya cuma berasal ada dua sumber. Satu dari pemerintah yaitu dari APBN apapun bentuknya, seperti penanaman modal negara (PMN) atau public service obligation (PSO). Satu lagi berasal dari swasta. Nah, pendanaan dari swasta ini bisa bermacam-macam dan bebas, bisa juga dari pinjaman. Yang jadi persoalan sekarang semua pembangunan infrastruktur melibatkan BUMN, tapi tidak semua BUMN sehat atau bisa mengakses dana karena dia Tbk. Yang ada sekarang BUMN karya. Di sana tumbuh anak, cucu, cicit perusahaan. Itu juga tidak memberi kesempatan untuk swasta yang mampu apakah itu swasta murni atau joint venture (JV) untuk berperan, karena semua dikeruk BUMN, anak, cucu, cicitnya. Kalau sudah BUMN, ujung-ujungnya minta PMN yang muaranya ke APBN. Dari awal presiden sudah mengatakan, kalau untuk Pulau Jawa itu biarkan swasta. Makanya pemerintah harus fokus ke daerah-daerah karena di sana belum bisa hidup kalau swasta yang membangun.
Prioritas saat dana terbatas
Pembiayaan infrastruktur sebenarnya cuma berasal ada dua sumber. Satu dari pemerintah yaitu dari APBN apapun bentuknya, seperti penanaman modal negara (PMN) atau public service obligation (PSO). Satu lagi berasal dari swasta. Nah, pendanaan dari swasta ini bisa bermacam-macam dan bebas, bisa juga dari pinjaman. Yang jadi persoalan sekarang semua pembangunan infrastruktur melibatkan BUMN, tapi tidak semua BUMN sehat atau bisa mengakses dana karena dia Tbk. Yang ada sekarang BUMN karya. Di sana tumbuh anak, cucu, cicit perusahaan. Itu juga tidak memberi kesempatan untuk swasta yang mampu apakah itu swasta murni atau joint venture (JV) untuk berperan, karena semua dikeruk BUMN, anak, cucu, cicitnya. Kalau sudah BUMN, ujung-ujungnya minta PMN yang muaranya ke APBN. Dari awal presiden sudah mengatakan, kalau untuk Pulau Jawa itu biarkan swasta. Makanya pemerintah harus fokus ke daerah-daerah karena di sana belum bisa hidup kalau swasta yang membangun.