JAKARTA. Pemerintah tidak bisa mengandalkan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggenjot penerimaan negara pada tahun ini. Privatisasi BUMN hanya akan dilakukan untuk kebutuhan pendanaan perusahaan yang bersangkutan.Sekretaris Menteri BUMN M. Said Didu menjelaskan, dana hasil privatisasi yang dilakukan pemerintah terbagi menjadi dua, yakni untuk kebutuhan APBN dan ekspansi perusahaan.Menurut Said, sebenarnya tahun ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menargetkan salah satu penerimaan APBN bisa bersumber dari privatisasi lewat skema pelepasan saham tambahan (green shoe) Bank BNI. "Pemerintah dan DPR tidak lagi menargetkan penerimaan negara senilai Rp 500 miliar dari privatisasi BUMN, sebab pelepasan saham green shoe tidak bisa terwujud tahun ini," tutur Said Didu.Sebagai gantinya, tahun ini Pemerintah dan DPR bersepakat untuk menaikkan setoran dividen BUMN dari semula Rp 26,1 triliun menjadi Rp 28,6 triliun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Privatisasi BUMN Bukan Andalan APBN
JAKARTA. Pemerintah tidak bisa mengandalkan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggenjot penerimaan negara pada tahun ini. Privatisasi BUMN hanya akan dilakukan untuk kebutuhan pendanaan perusahaan yang bersangkutan.Sekretaris Menteri BUMN M. Said Didu menjelaskan, dana hasil privatisasi yang dilakukan pemerintah terbagi menjadi dua, yakni untuk kebutuhan APBN dan ekspansi perusahaan.Menurut Said, sebenarnya tahun ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menargetkan salah satu penerimaan APBN bisa bersumber dari privatisasi lewat skema pelepasan saham tambahan (green shoe) Bank BNI. "Pemerintah dan DPR tidak lagi menargetkan penerimaan negara senilai Rp 500 miliar dari privatisasi BUMN, sebab pelepasan saham green shoe tidak bisa terwujud tahun ini," tutur Said Didu.Sebagai gantinya, tahun ini Pemerintah dan DPR bersepakat untuk menaikkan setoran dividen BUMN dari semula Rp 26,1 triliun menjadi Rp 28,6 triliun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
