JAKARTA. Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, menyatakan kecewa dengan sikap pemerintah yang mengambangkan dan tidak memberi keputusan terkait penerapan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. “Ini kan setiap hari makin membengkak subsidi, semakin pemerintah mengambangkan dan tidak beri keputusan saya makin kecewa,” ujar Priyo di Nusantara III, Jumat (4/1).

Menurutnya, semakin pemerintah tidak mengambil tindakan tegas terkait penerapan BBM bersubsidi maka anggaran subsidi tiap hari semakin membengkak. Ia pun bertanya, jika kenyataannya penerapan BBM bersubsidi gagal, maka pemerintah harus bisa memikirkan dari manakah anggaran untuk subsidi itu.

“Konsekuensi akan membengkak dana subsidi. Itu akan ditambal dari sektor dari mana? Mau menambah subsidi itu dari anggaran mana? Mau menjual pulau atau hutan? Atau menambah utang luar negeri? Itu saya belum tahu itu harus segera diikhtiarkan dan pemerintah harus pro aktif menjelaskan langkah yang dilakukan pemerintah jika tidak melakukan pembatasan BBM itu” imbuhnya.

Bagi Priyo hal tersebut perlu dipikirkan dan dijelaskan pemerintah kepada DPR RI. “Itulah tugas pemerintah menjelaskan kepada DPR kalau tidak ada tanda-tanda penerapan subsidi. Subsidi yang membengkak maka itu harus ditambal, tapi dari mana? Saya enggak tahu, kita tunggu saja,” tutupnya.

Ketua DPP Golkar itu juga menyatakan jika memang penerapan BBM bersubsidi tidak dilakukan pada tahun ini maka pemerintah harus bisa menyiapkan asupan dana sekitar Rp 3-4 triliun untuk BBM subsidi.

Seperti yang kita ketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh, mengatakan pemerintah tidak dapat menetapkan pengaturan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun ini. Sebab, pertimbangan eksternal seperti kesiapan infrastruktur, kebijakan yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dan juga kondisi harga pangan serta harga minyak dunia yang kian melambung.

Namun, hal lain diungkapkan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menyatakan jika belum mendengar ucapan Menteri ESDM yang menyatakan tidak akan menerapkan pengaturan BBM. Bukan hanya itu, menurut Agus tanpa pembatasan BBM menurutnya akan sulit untuk negara mengeluarkan anggaran BBM bersubsidi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.