JAKARTA. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyatakan pidato Presiden RI yang menyatakan akan memberikan sanksi kepada 2 partai koalisi bukan ditujukan kepada Golkar. Ketua DPP Golkar itu pun menghormati pernyataan presiden terhadap kondisi terakhir problematika di parlemen termasuk masalah Hak Angket Perpajakan. "Kami menghormati pernyataan presiden. Tapi pernyataan itu saya merasa tidak ditujukan kepada kami," ujar Priyo di ruangannya, Gedung DPR Nusantara III, Senin (1/3). Bagi Priyo pendirian Golkar terhadap hak angket sebenarnya untuk membersihkan pengemplangan pajak dan memperbaiki sistem pajak yang korup. "Sehingga dalam bayangan kami itu bisa dimengerti untuk pemberantasan pajak," imbuhnya. Sedangkan saat ditanya apakah pernyataan presiden akan berujung pada reshuffle Priyo mengatakan tidak mau ikut campur. "Apakah ini akan berujung pada reshuffle Golkar tidak ikut campur," tambahnya. Tapi bagi Priyo kalau memang reshuffle akan diberikan kepada Golkar, maka seyogianya ketua umum Golkar harus diajak bicara dahulu. "Untuk reshuffle, personel-personel Demokrat eloknya mengajak Ketua Umum Golkar untuk diajak bicara jika menyangkut beberapa personel Golkar. Tapi kalau menyangkut kementerian lain ya silakan," tegasnya. Priyo mengakui saat ini Golkar dalam keadaan tenang dan tidak gerasak gerusuk dalam menanggapi ini. Ia pun melanjutkan, karena Golkar merasa peristiwa politik ini hanya biasa. "Kami menanggapinya dengan sikap politik yang dewasa," tutup Priyo sambi tersenyum. Ia pun sadar, kalau Golkar sebagai parpol terbesar kedua sehingga harus memiliki keteguhan sikap. Sebelum menutup wawancaranya Priyo pun menegaskan bahwa Golkar tidak merasa melanggar apa pun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Priyo: Pidato presiden bukan untuk Golkar
JAKARTA. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyatakan pidato Presiden RI yang menyatakan akan memberikan sanksi kepada 2 partai koalisi bukan ditujukan kepada Golkar. Ketua DPP Golkar itu pun menghormati pernyataan presiden terhadap kondisi terakhir problematika di parlemen termasuk masalah Hak Angket Perpajakan. "Kami menghormati pernyataan presiden. Tapi pernyataan itu saya merasa tidak ditujukan kepada kami," ujar Priyo di ruangannya, Gedung DPR Nusantara III, Senin (1/3). Bagi Priyo pendirian Golkar terhadap hak angket sebenarnya untuk membersihkan pengemplangan pajak dan memperbaiki sistem pajak yang korup. "Sehingga dalam bayangan kami itu bisa dimengerti untuk pemberantasan pajak," imbuhnya. Sedangkan saat ditanya apakah pernyataan presiden akan berujung pada reshuffle Priyo mengatakan tidak mau ikut campur. "Apakah ini akan berujung pada reshuffle Golkar tidak ikut campur," tambahnya. Tapi bagi Priyo kalau memang reshuffle akan diberikan kepada Golkar, maka seyogianya ketua umum Golkar harus diajak bicara dahulu. "Untuk reshuffle, personel-personel Demokrat eloknya mengajak Ketua Umum Golkar untuk diajak bicara jika menyangkut beberapa personel Golkar. Tapi kalau menyangkut kementerian lain ya silakan," tegasnya. Priyo mengakui saat ini Golkar dalam keadaan tenang dan tidak gerasak gerusuk dalam menanggapi ini. Ia pun melanjutkan, karena Golkar merasa peristiwa politik ini hanya biasa. "Kami menanggapinya dengan sikap politik yang dewasa," tutup Priyo sambi tersenyum. Ia pun sadar, kalau Golkar sebagai parpol terbesar kedua sehingga harus memiliki keteguhan sikap. Sebelum menutup wawancaranya Priyo pun menegaskan bahwa Golkar tidak merasa melanggar apa pun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
