JAKARTA. Pelemahan ekonomi global membuat sektor industri lesu. Kondisi ini berakibat penurunan permintaan sumber energi batubara. Tak terkecuali negara kita. Lihat saja, data produksi batubara. Penurunan permintaan batubara ini bisa nampak dari produksi batubara sepanjang Januari-Agustus 2015 yang turun 15,43% menjadi hanya 263 juta ton. Adapun produksi periode yang sama pada 2014 lalu masih 311 juta ton.

Realisasi produksi sampai Agustus 2015 baru 81,88% dari target tahun ini sebanyak 425 juta ton. Pada saat bersamaan, harga batubara juga anjlok. Bulan ini saja, harga batubara acuan (HBA) ada di posisi US$ 58,21 per ton, turun 1,57% ketimbang Agustus US$ 59,14 per ton.

HBA sejak awal tahun, sudah turun 9,96%. Adhi Wibowo, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bilang, penurunan produksi berimbas ke ekspor. Maklum, hampir 80% produksi batubara di ekspor. Karena permintaan turun, banyak pengusaha mengurangi ekspor. Bahkan ada beberapa perusahaan sudah berhenti operasi.

Sinergi Djarum Foundation, Pemerintah, dan Peneliti Bawa Asa Konservasi Elang Jawa

"Penghentian kegiatan usaha agar tak merugi," kata Adhi kepada KONTAN, Senin (14/9).

Karena banyak perusahaan tak beroperasi, membuat realisasi ekspor batubara turun di periode Januari-Agustus 2015. "Sampai Agustus 2015 ekspor batubara turun 18% menjadi 201,1 juta ton ketimbang periode yang sama tahun lalu sebanyak 258 juta ton,” kata Adhi, Senin (14/9).

Tak hanya di pasar ekspor, penurunan penjualan juga terjadi di dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Namun, penurunannya tak setajam ekspor, karena hanya terkoreksi 1 juta ton, dari 53 juta ton ekspor pada tahun 2014 menjadi 52 juta ton sampai Agustus 2015.

Hendra Sinadia, Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) bilang, penurunan produksi akibat pelemahan ekonomi global. Agar harga tidak turun makin dalam, Hendra berharap agar pemerintah mengevaluasi kebijakan pertambangan. "Kebijakan yang bisa menimbulkan beban bagi pengusaha perlu di revisi," kata Hendra tanpa memerinci kebijakan ia maksud.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News