KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) menilai tahun ini impor beras tidak perlu dilakukan. Menurut Ketua Umum AB2TI Dwi Andreas, impor beras tidak diperlukan karena menurutnya produksi beras akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Dia juga menyebut adanya la nina akan membuat pertanaman beras tahun ini tak menghadapi masalah. "Tahun 2021 ini tidak perlu impor beras karena stok memadai dan produksi naik. Lalu alasannya apa untuk mengimpor beras," ujar Dwi kepada Kontan.co.id, Jumat (5/3).

Menurut Dwi, impor yang tak perlu ini pun melihat produksi dan luas tanam padi meningkat signifikan. Bahkan, menurutnya, bila produksi beras tahun ini sama dengan tahun lalu, pasokan akan tetap memenuhi kebutuhan, mengingat tahun lalu tidak ada impor yang dilakukan.

"Sekarang produksi naik, kok malah impor. Itu logikanya dimana," kata Dwi.

Baca Juga: Jaga ketersediaan beras, pemerintah akan impor beras 1 juta ton

Badan Pusat Statistik (BPS) pun telah mengumumkan bahwa pada Januari-April tahun ini potensi luas panen Januari-April di tahun ini akan sekitar 4,86 juta ha, meningkat 26,53% dari luas panen Januari-April 2020. Sementara, produksi beras akan mencapai 14,54 juta ton, meningkat 26,84% dibandingkan produksi beras di Januari-April 2020.

Lebih lanjut, Dwi meminta agar wacana impor beras tersebut dipertimbangkan kembali dan tak diputuskan saat ini. Menurutnya, wacana dan keputusan impor tersebut sebaiknya ditetapkan di setelah Juli, karena produksi beras pada saat tersebut sudah lebih pasti.

"Kalau sekarang ini wacana impor beras ini dimunculkan. Kasihan petani karena harga gabah bulan februari itu sudah drop jauh," terang Dwi.

Dwi mengatakan, adanya wacana impor beras akan memberikan efek psikologis kepada pasar. Inilah yang menyebabkan harga di tingkat usaha tani semakin jatuh.

Padahal,  pada Februari pun harga gabah kering panen (GKP) di sentra produksi  sudah mencapai Rp 3.995 per kg, turun dari Januari yang sebesar Rp 4.600 per kg. Harga ini diperkirakan akan turun lebih rendah pada Maret-April mengingat adanya panen raya.

"Harga gabah tu sudah jauh di bawah biaya produksi, biaya produksi berdasarkan survei kami tahun 2019 itu sudah Rp 4.523. Jadi tidak bijak wacana impor disampaikan saat ini," katanya.

Adapun, berdasarkan paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, impor beras yang akan dilakukan sebesar 1 juta ton. Dimana impor ini sebesar 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.

Rencana impor beras ini pun dinyatakan sebagai menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan stok beras sebesar 1 juta ton hingga 1,5 juta ton, setelah adanya bansos beras PPKM, antisipasi dampak banjir dan pandemi Covid-19.

Menanggapi hal ini, Dwi mengatakan, sah-sah saja bila pemerintah ingin berjaga-jaga. Namun, dia pun meminta pemerintah agar melihat penyalurannya nantinya.

"Jaga-jaga sah-sah saja. Tapi kemudian kalau sudah diimpor, tapi kemudian tidak dipakai bagaimana? Padahal beras ini memiliki daya simpan yang terbatas. Tapi lebih baik dipertimbangkan ulang lagi, dan sebaiknya nanti diputuskan nanti setelah bulan Juli," katanya.

Selanjutnya: Bulog pastikan pelaksanaan impor beras perhitungkan masa panen

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat