KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah optimistis volume impor beras pada tahun 2025 akan lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11). 

Zulhas menjelaskan bahwa produksi beras tahun 2025 diproyeksikan mencapai 32 juta ton. Selain itu, stok beras Bulog diperkirakan sebesar 1,94 juta ton pada akhir Desember 2024, sementara stok di masyarakat mencapai 8 juta ton.  

"Kalau impor pun sedikit, syukur-syukur Pak Mentan ini kerja keras luar biasa, syukur-syukur InsyaAllah tahun depan enggak ada impor, tapi kalau impor pun sedikit," ujar Zulhas. 

Baca Juga: Harga Cabai Turun, Harga Minyak Goreng Naik di Jambi Hari Ini (26/11)

Dalam rapat tersebut, Zulhas juga mengungkapkan bahwa pemerintah memutuskan untuk menambahkan peran Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam penentuan neraca komoditas. Sebelumnya, kebijakan ini hanya ditentukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.  

"Nanti mengenai neraca komoditas ditambahkan satu kementerian yaitu menteri (koordinator) bidang ekonomi atau menteri koordinator bidang pangan. Itu saja kalimatnya dan sudah disetujui juga," kata Zulhas.  

Isu distribusi pupuk juga menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Zulhas menyampaikan keputusan untuk memperpendek rantai distribusi pupuk yang selama ini dianggap terlalu panjang.  

“Sudah disepakati nanti Perpres-nya itu diputuskan oleh Kementan (Kementerian Pertanian). Kementan langsung ke Pupuk Indonesia, Pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan, pengecer, atau distribusi, sehingga rantai distribusinya menjadi sangat pendek,” jelasnya.  

Baca Juga: Ikan Bandeng dan Daging Sapi Naik, Cek Harga Pangan di Sumatra Barat Selasa (26/11)

Presiden Prabowo turut memberikan arahan terkait infrastruktur irigasi. Ia meminta aturan mengenai tanggung jawab irigasi, yang selama ini terbagi antara pemerintah pusat dan daerah, untuk ditinjau kembali.  

"Ini nanti akan kita lihat Perpres-nya sehingga irigasi itu nanti bisa diputuskan oleh Kementan, walaupun nanti yang mengerjakan adalah Menteri PU," ujar Zulhas.  

Rapat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan ketersediaan pangan nasional guna mengurangi ketergantungan pada impor.  

Selanjutnya: Bidik Kenaikan Pendapatan 15%, MIND ID Siapkan Capex Rp 267,8 Triliun hingga 2029

Menarik Dibaca: Promo Alfamart Spesial Pilkada, Beli 1 Gratis 1 Es Krim-Sampo Hanya 27 November 2024

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli