KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja perusahaan yang mengoperasikan fasilitas hilir tambang terbentur lonjakan harga dan kelangkaan sulfur. Kondisi ini mengganggu operasional produksi smelter, khususnya fasilitas pengolahan nikel yang menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL).

Bahkan, ada pabrik HPAL yang melakukan pemangkasan produksi hingga separuh kapasitas. Merujuk Shanghai Metal Market, Huayou Cobalt menghentikan sementara produksi untuk pemeliharaan pada sebagian lini produksi Huafei Nickel & Cobalt mulai 1 Mei 2026.

Langkah ini mempertimbangkan lonjakan tajam harga sulfur, bahan baku penolong utama untuk produksi, serta faktor lainnya, termasuk pengoperasian beban tinggi sejak commissioning. Periode pemeliharaan ini akan berdampak terhadap sekitar 50% produksi Huafei Nickel & Cobalt, fasilitas HPAL yang berlokasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Ketua Komite Pertambangan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hendra Sinadia menyatakan bahwa industri hilirisasi nikel, khususnya fasilitas pengolahan dan pemurnian berbasis HPAL sedang menghadapi lonjakan ekstrem biaya bahan baku. Harga sulfur yang saat ini menjadi komponen biaya terbesar dalam proses HPAL telah mencapai kisaran US$ 960 - US$ 1.300 per ton.

Baca Juga: Indonesia Peringkat 2 Ketahanan Energi Global, Kadin Beri Catatan Ini

Melonjak signifikan dibandingkan level harga setahun lalu yang masih sekitar US$ 275 per ton. "Tensi geopolitik di wilayah Timur Tengah, di samping menyebabkan kelangkaan dan menaikkan harga sulfur juga berdampak terhadap kenaikan biaya energi secara signifikan," kata Hendra saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (4/5/2026).

Pada saat yang bersamaan, pelaku industri hilir nikel makin terjepit dengan adanya kenaikan royalti dan perubahan formula Harga Patokan Mineral (HPM). Kombinasi berbagai faktor ini menyebabkan lonjakan biaya operasional HPAL yang mendekati 200%.

"Dengan demikian kombinasi kebijakan dan geopolitik tersebut menciptakan tekanan berlapis yang secara langsung mengganggu kelayakan ekonomi proyek hilirisasi. Sebuah kondisi tidak sustainable secara bisnis," imbuh Hendra.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah sebelumnya menyatakan bahwa industri nikel Indonesia sedang menghadapi tekanan dari kondisi global dan domestik. Tekanan ini meliputi dampak konflik Timur Tengah, kenaikan biaya energi, logistik, serta bahan baku industri.

Jika kondisi ini terus berlanjut, Arif mengkhawatirkan risiko penurunan produksi, bahkan terbuka kemungkinan adanya penutupan fasilitas HPAL. Situasi ini berpotensi menekan investasi baru dan memperlambat ekspansi industri.

"Keberhasilan hilirisasi hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai nilai tetap berada dalam kondisi ekonomis dan kompetitif. Tanpa itu, risiko terhadap investasi, lapangan kerja, dan keberlanjutan hilirisasi akan meningkat secara signifikan," ujar Arif kepada Kontan.co.id, Rabu (29/4/2026).

Baca Juga: Aturan Impor Gandum Pakan Berubah, Berdikari Bantah Isu Harga Gandum Bisa Mahal

Strategi Mitigasi dan Bahan Alternatif

Secara teknis, Praktisi Smelter dan Dewan Penasihat Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia (Prometindo) Arif S. Tiammar menjelaskan bahwa sulfur harus diolah terlebih dulu menjadi asam sulfat agar bisa menjadi bahan utama untuk melarutkan nikel, kobalt, dan unsur lain pada bijih nikel dalam proses leaching pada HPAL. Kenaikan harga sulfur secara langsung mendongkrak harga asam sulfat.

Kemudian, terjadi kenaikan secara beruntun yang meningkatkan biaya operasi HPAL untuk menghasilkan produk mixed hydroxide precipitate (MHP). Jika kondisi tidak membaik, Arif khawatir bakal banyak fasilitas pengolahan yang memangkas kapasitas produksi, bahkan kemungkinan ada yang menutup operasinya.

"Pelaku usaha tidak sanggup untuk menurunkan harga sulfur. Itu dikembalikan ke hukum pasar, suplai & permintaan. Kini, permintaan sulfur kian tinggi seiring kebutuhan akan pupuk yang sangat tinggi," kata Arif.

Di samping memangkas kapasitas produksi, Arif menyarankan agar pelaku usaha bisa mencari bahan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sulfur. Antara lain dengan menggunakan campuran dari bahan tambang lain yang mengandung sulfur, seperti pirit pada bijih besi.

"Mitigasi untuk bertahan adalah mengurangi kapasitas. Tapi yang lebih elok adalah kolaborasi untuk mengolah bijih besi pirit yang mengandung sulfur. Mengambil besi sekaligus mendapatkan sulfur," terang Arif.

Langkah mitigasi dengan mencari bahan campuran untuk sulfur sedang dijalankan oleh PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Head of Studies and Exploration INCO Tyas Agustinus Rabudianto mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan uji coba pencampuran pirit untuk mengurangi pemakaian sulfur.

Tyas mengungkapkan, dampak lonjakan harga dan kelangkaan pasokan sulfur terhadap smelter INCO tidak sesignifikan dibanding yang menimpa pabrik HPAL. Meski begitu, INCO tetap mencari alternatif untuk mengantisipasi jika kondisi ini berkepanjangan.

Baca Juga: Pengamat Soroti Risiko Pemusatan Impor Gandum Pakan ke BUMN

Pasokan sulfur INCO selama ini masih mengandalkan impor dari kawasan Timur Tengah. Tyas mengatakan bahwa stok sulfur INCO masih terjaga dalam posisi aman untuk empat hingga enam minggu.

"Sulfur kami masih ada stok. Namun kalau kondisi kayak gini terus berlanjut kan kita harus melakukan sesuatu. Jadi kami siap-siap dari awal biar nanti nggak kaget. Kami cari alternatif sehingga masih bisa tetap menjaga operasi dengan cost yang tidak begitu signifikan," kata Tyas saat ditemui di acara Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), Rabu (29/4/2026).

INCO melakukan uji coba pencampuran pirit yang berasal dari sisa pemrosesan di tambang emas. Pirit tersebut dicampur dengan sulfur dengan persentase tertentu. INCO menguji agar pencampuran ini tidak menimbulkan kendala secara teknikal, lingkungan, dan hasil produksi tetap sesuai standar.

"Kami tes di smelter dalam beberapa rentang rasio pencampuran dengan sulfur. Misalnya 25%, nanti naik lagi. Kalau semua sesuai rencana, aman secara teknikal dan lingkungan nggak ada sesuatu yang dilanggar, mungkin ini sebagai suatu hal yang akan kami pakai sebagai solusi," tandas Tyas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News