KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produksi pangan nasional meningkat selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, surplus produksi belum sepenuhnya menjamin harga pangan terjangkau dan distribusi pasokan yang merata. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai, tantangan kebijakan pangan tidak hanya terletak pada peningkatan produksi, tetapi juga distribusi pasokan dan keterjangkauan harga di tingkat konsumen. “Surplus produksi pangan belum otomatis menjamin harga yang terjangkau dan pasokan yang merata. Persoalan distribusi antardaerah, disparitas harga, dan rantai pasok masih perlu dibenahi,” ujar Eliza dalam keterangan resmi, Jumat (23/10). Baca Juga: Zulhas Ungkap Biaya Produksi Pangan RI Lebih Mahal dari Negara Lain Produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun proyeksi Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkirakan produksi beras pada 2026 mencapai 34,76 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi sekitar 31,2 juta ton. Pemerintah juga mengklaim delapan komoditas pangan telah mencapai swasembada berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026. Sementara itu, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog berada di kisaran 4,5 juta ton pada Oktober 2026. Meski produksi dan cadangan meningkat, harga beras medium nasional masih berada di kisaran Rp 14.600–Rp 15.000 per kilogram. CORE menilai distribusi antardaerah yang belum efisien membuat surplus nasional belum tentu menekan harga di wilayah yang kekurangan pasokan. “Kebijakan pangan masih kuat di sisi hulu, tetapi keterjangkauan harga di tingkat konsumen masih menjadi pekerjaan rumah,” ungkapnya. CORE juga menyoroti konsentrasi industri penggilingan padi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian yang dikutip Eliza, sebanyak 1.056 penggilingan besar menguasai sekitar 40% pasokan gabah nasional atau setara 25 juta ton per tahun. Kondisi ini membuat penggilingan kecil dengan modal dan jaringan pasokan terbatas semakin sulit memperoleh bahan baku. Memasuki tahun ketiga pemerintahan, CORE mendorong pemerintah memperkuat rantai pasok, mengurangi kehilangan hasil panen, dan meningkatkan ketahanan pangan terhadap perubahan iklim. “Kebijakan pangan perlu diarahkan pada keberlanjutan produksi, pemerataan akses, dan penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Pemerintah juga perlu membenahi rantai pasok dan mengurangi kehilangan hasil panen agar pasokan lebih stabil dan harga terjangkau,” pungkas Eliza. Baca Juga: Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Jadi Pusat Ekonomi UMKM Desa, Bukan Sekedar Jualan
Produksi Pangan Naik, CORE Soroti Distribusi dan Harga di Tingkat Konsumen
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produksi pangan nasional meningkat selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, surplus produksi belum sepenuhnya menjamin harga pangan terjangkau dan distribusi pasokan yang merata. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai, tantangan kebijakan pangan tidak hanya terletak pada peningkatan produksi, tetapi juga distribusi pasokan dan keterjangkauan harga di tingkat konsumen. “Surplus produksi pangan belum otomatis menjamin harga yang terjangkau dan pasokan yang merata. Persoalan distribusi antardaerah, disparitas harga, dan rantai pasok masih perlu dibenahi,” ujar Eliza dalam keterangan resmi, Jumat (23/10). Baca Juga: Zulhas Ungkap Biaya Produksi Pangan RI Lebih Mahal dari Negara Lain Produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun proyeksi Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkirakan produksi beras pada 2026 mencapai 34,76 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi sekitar 31,2 juta ton. Pemerintah juga mengklaim delapan komoditas pangan telah mencapai swasembada berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026. Sementara itu, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog berada di kisaran 4,5 juta ton pada Oktober 2026. Meski produksi dan cadangan meningkat, harga beras medium nasional masih berada di kisaran Rp 14.600–Rp 15.000 per kilogram. CORE menilai distribusi antardaerah yang belum efisien membuat surplus nasional belum tentu menekan harga di wilayah yang kekurangan pasokan. “Kebijakan pangan masih kuat di sisi hulu, tetapi keterjangkauan harga di tingkat konsumen masih menjadi pekerjaan rumah,” ungkapnya. CORE juga menyoroti konsentrasi industri penggilingan padi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian yang dikutip Eliza, sebanyak 1.056 penggilingan besar menguasai sekitar 40% pasokan gabah nasional atau setara 25 juta ton per tahun. Kondisi ini membuat penggilingan kecil dengan modal dan jaringan pasokan terbatas semakin sulit memperoleh bahan baku. Memasuki tahun ketiga pemerintahan, CORE mendorong pemerintah memperkuat rantai pasok, mengurangi kehilangan hasil panen, dan meningkatkan ketahanan pangan terhadap perubahan iklim. “Kebijakan pangan perlu diarahkan pada keberlanjutan produksi, pemerataan akses, dan penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Pemerintah juga perlu membenahi rantai pasok dan mengurangi kehilangan hasil panen agar pasokan lebih stabil dan harga terjangkau,” pungkas Eliza. Baca Juga: Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Jadi Pusat Ekonomi UMKM Desa, Bukan Sekedar Jualan
