KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sektor usaha pertambangan dan penggalian yang mencatatkan kontraksi sebesar 1,64% secara tahunan (year on year) pada kuartal II-2026 dinilai sudah terprediksi sebelumnya. 

Penurunan produksi pada komoditas bijih logam seperti bauksit, timah, hingga nikel dipicu oleh dampak kebijakan efisiensi dan pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterapkan oleh pemerintah.

Pengamat Pertambangan sekaligus Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman menilai langkah pemerintah menahan volume produksi demi mendikte harga pasar global kurang komprehensif. 

Strategi tersebut dinilai kurang tepat karena pembeli internasional masih memiliki banyak opsi untuk mengalihkan pasokan dari negara produsen lain yang menawarkan kemudahan regulasi dan kepastian hukum.

Baca Juga: Aspen Medical Targetkan, Rumah Sakit di Depok Beroperasi pada Kuartal II 2027

"Kan ini udah di proyeksi sebelumnya kan. Pasti akan mengalami penurunan karena kebijakan penurunan RKAB itu. Dan itu menurut saya dampaknya cukup signifikan. Tapi tergantung cara melihatnya, kalau pemerintah kan melihatnya dengan penurunan RKAB, diharapkan produksinya turun, artinya kita agak menahan produksi, lalu harga di tingkat global itu kita bisa tentukan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (6/8/2026).

Ferdy menegaskan, pengetatan regulasi dan rezim perizinan yang rumit justru menurunkan daya tarik serta minat beli pasar terhadap bijih mentah (ore) asal Indonesia. 

Menurutnya, dampak dari penurunan produksi ini berpotensi menggerus kinerja keuangan korporasi tambang nasional, yang pada akhirnya menekan penerimaan devisa hingga alokasi belanja modal (capex).

Baca Juga: Perhapi Ingatkan Risiko Prioritas RKAB bagi Pembayar Royalti Tinggi

"Jadi pemerintah mungkin berpikirnya dengan menahan produksi harga kita kan bagus, lalu dengan DSI (Danantara Sumberdaya Indonesia) atau segala macam bagus, efeknya kita dengan penurunan produksi kan pasti kemana-mana. Jadi pendapatan perusahaan pasti akan turun, labanya turun pasti Capex ikut turun," tegasnya.

Melihat dinamika terkini, Ferdy memproyeksikan kinerja sektor pertambangan pada semester II-2026 masih akan melanjutkan tren penurunan dan berpotensi terkontraksi lebih dari 1%. 

Sektor ini dinilai sulit bangkit kembali dalam waktu dekat kecuali pemerintah bersedia mengambil langkah relaksasi regulasi serta membenahi kerangka hukum demi menjaga iklim investasi.

"Pasti lebih dari 1% malah (tertekannya). Kalau pemerintah mau memperbaiki ini ya, kalau dia mau relaksasi lagi ya oke," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News