JAKARTA. Produsen keramik nasional terancam kekurangan bahan baku pembuat keramik. Kekurangan pasokan ini diindikasikan adanya ekspor ilegal bahan baku. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaya mengatakan pada 2010 produsen keramik ada kekurangan bahan baku sebanyak 20 juta ton pertahun. "Hal ini terjadi karena adanya ekspor ilegal," tegasnya, kemarin. Menurut Achmad,ekspor ilegal yang dilakukan antara lain adalah tanah liat, pasir silika, dan sejumlah produk kimia seperti silikon, pemutih, dan kaolin. Total ekspor ilegal diperkirakan mencapai 20% dari total kapasitas terpasang sebesar 330 juta meter persegi. Artinya, 66 juta ton diekspor ilegal. Ekspor ilegal ini dilakukan keberbagai negara diantaranya Taiwan, Thailand, Vietnam, dan China. Jika hal ini terus berlanjut, maka produsen keramik akan kekurangan pasokan. Tentu saja, produsen terancam terjadinya pemangkasan produksi sebesar 20%-25%. Pemangkasan ini juga akan mengancam industri gelas dan cat. Apalagi, berdasarkan data Departemen Perindustrian (Depperin) pertumbuhan industri barang galian nonlogam sepanjang empat tahun terus menyusut. Pada 2004, industri bahan baku keramik ini masih tumbuh 9,6%, namun pada 2005 menurun drastis menjadi 3,8%. Ironisnya, pada 2006 industri ini anjlok lagi menjadi 0,5%. Agar kekhawatiran ini tidak terjadi, maka Asaki meminta Departemen Perdagangan menghentikan kegiatan ekspor ilegal tersebut. Selain itu, untuk memberikan peluang ekspor yang tinggi, Asaki meminta Departemen Perindustrian melakukan perpanjangan bea masuk dan safeguard mulai 2009 karena akan habis pada 2008. Asal tahu saja, pemerintah telah menerapkan bea masuk untuk keramik ubin sebesar 20% dan tableware 30%, sementara ketentuan safeguard akan dikenakan tambahan 5% untuk kuota 1.600 kilogram (Kg). "Kebijakan ini sangat efektif untuk meningkatkan ekspor," katanya. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Depperin Benny Wahyudi membenarkan indikasi tersebut. Sayangnya, ia mengaku tidak memiliki data resmi ekspor ilegal tersebut. "Namanya juga ilegal, jadi nggak ada datanya," tegasnya. Benny juga menyetujui rencana Asaki meminta perpanjangan bea masuk dan safeguard. Ia juga mengatakan pemerintah berencana memberikan insentif pajak bagi investasi keramik baru diluar Jawa. "Semua masih dikaji," tuturnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Produsen Keramik Kurang Bahan Baku
JAKARTA. Produsen keramik nasional terancam kekurangan bahan baku pembuat keramik. Kekurangan pasokan ini diindikasikan adanya ekspor ilegal bahan baku. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaya mengatakan pada 2010 produsen keramik ada kekurangan bahan baku sebanyak 20 juta ton pertahun. "Hal ini terjadi karena adanya ekspor ilegal," tegasnya, kemarin. Menurut Achmad,ekspor ilegal yang dilakukan antara lain adalah tanah liat, pasir silika, dan sejumlah produk kimia seperti silikon, pemutih, dan kaolin. Total ekspor ilegal diperkirakan mencapai 20% dari total kapasitas terpasang sebesar 330 juta meter persegi. Artinya, 66 juta ton diekspor ilegal. Ekspor ilegal ini dilakukan keberbagai negara diantaranya Taiwan, Thailand, Vietnam, dan China. Jika hal ini terus berlanjut, maka produsen keramik akan kekurangan pasokan. Tentu saja, produsen terancam terjadinya pemangkasan produksi sebesar 20%-25%. Pemangkasan ini juga akan mengancam industri gelas dan cat. Apalagi, berdasarkan data Departemen Perindustrian (Depperin) pertumbuhan industri barang galian nonlogam sepanjang empat tahun terus menyusut. Pada 2004, industri bahan baku keramik ini masih tumbuh 9,6%, namun pada 2005 menurun drastis menjadi 3,8%. Ironisnya, pada 2006 industri ini anjlok lagi menjadi 0,5%. Agar kekhawatiran ini tidak terjadi, maka Asaki meminta Departemen Perdagangan menghentikan kegiatan ekspor ilegal tersebut. Selain itu, untuk memberikan peluang ekspor yang tinggi, Asaki meminta Departemen Perindustrian melakukan perpanjangan bea masuk dan safeguard mulai 2009 karena akan habis pada 2008. Asal tahu saja, pemerintah telah menerapkan bea masuk untuk keramik ubin sebesar 20% dan tableware 30%, sementara ketentuan safeguard akan dikenakan tambahan 5% untuk kuota 1.600 kilogram (Kg). "Kebijakan ini sangat efektif untuk meningkatkan ekspor," katanya. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Depperin Benny Wahyudi membenarkan indikasi tersebut. Sayangnya, ia mengaku tidak memiliki data resmi ekspor ilegal tersebut. "Namanya juga ilegal, jadi nggak ada datanya," tegasnya. Benny juga menyetujui rencana Asaki meminta perpanjangan bea masuk dan safeguard. Ia juga mengatakan pemerintah berencana memberikan insentif pajak bagi investasi keramik baru diluar Jawa. "Semua masih dikaji," tuturnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News