KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah mengimpor food tray untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik dari pelaku industri dalam negeri. 

Asosiasi Produsen Alat Dapur dan Makan (ASPRADAM) dan Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (APMAKI) menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan industri nasional.

Sekretaris Jenderal APMAKI, Ali Chandrawan menyatakan bahwa asosiasi selama ini telah aktif merespons ajakan pemerintah, termasuk Presiden Prabowo dan Dewan Ekonomi Nasional agar produsen lokal berinvestasi dalam mendukung program MBG. 

Semakin Inovatif, BPJS Kesehatan Terima Anugerah Bakti Nusantara dari Nusantara TV

Baca Juga: Proyek DME Batubara akan Masuk Wilayah KEK, Daerah Paling Potensial di Kalimantan

“Dalam investasi pabrikan ini tidak satu perak dua perak, miliar-miliaran sampai sekitar Rp 300 miliar,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (31/7).

Ali menegaskan, anggota asosiasi memiliki kapasitas produksi tinggi dan siap memenuhi kebutuhan nasional. 

“Dari 25 perusahaan saja, kami bisa produksi hingga 10 juta food tray per bulan,” katanya. 

Sayangnya, pelonggaran aturan impor melalui Permendag No. 22 Tahun 2025 dinilai justru membuka kran impor secara luas dan mengancam kelangsungan industri lokal yang baru tumbuh.

Riko, pengurus asosiasi menambahkan, proyek ini sebelumnya memberikan dampak positif, termasuk serapan tenaga kerja. Namun, sejak wacana impor muncul, tren produksi melandai. 

“Harusnya ini jadi pemicu pertumbuhan industri dari hulu ke hilir, bukan malah dibebani oleh masuknya produk luar,” jelasnya.

Para pelaku usaha pun berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan ini dan mengedepankan kolaborasi dengan industri dalam negeri demi menjaga keberlangsungan investasi yang telah dilakukan.

Baca Juga: Laba Bank Raya (AGRO) Melonjak 64,5% di Semester I-2025

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News