JAKARTA. Grup Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI) mendesak bertemu dengan Menteri Pedagangan (Mendag) untuk membicarakan Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol. Aturan yang melarang penjualan alkohol di minimarket itu dinilai telah merugikan pihaknya. Apalagi menurut Bambang Britono, Anggota Eksekutif Committe Executive Grup Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI), pihaknya tidak tahu dan tidak diajak berunding. "Kami ingin audiensi. Kami ingin minta klarifikasi ke Kemendag, apa dasarnya," ujarnya usai berjumpa dengan Menteri Perindustrian, Rabu (18/2). Bambang merasa pihaknya sudah patuh dengan berbagai peraturan yang diterapkan pemerintah. "Industri ini sangat diatur, mulai dari investasi, distribusi, produksi, pemasaran, penjualan. Kami mencatat ada 35 peraturan perundangan mulai dari tingkat nasional, seperti Undang-Undang, Perpu, Perpres, belum lagi 200 perda. Sebetulnya soal tata niaga alkohol industri kita sangat ketat," katanya.
Produsen minuman alkohol minta klarifikasi Mendag
JAKARTA. Grup Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI) mendesak bertemu dengan Menteri Pedagangan (Mendag) untuk membicarakan Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol. Aturan yang melarang penjualan alkohol di minimarket itu dinilai telah merugikan pihaknya. Apalagi menurut Bambang Britono, Anggota Eksekutif Committe Executive Grup Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI), pihaknya tidak tahu dan tidak diajak berunding. "Kami ingin audiensi. Kami ingin minta klarifikasi ke Kemendag, apa dasarnya," ujarnya usai berjumpa dengan Menteri Perindustrian, Rabu (18/2). Bambang merasa pihaknya sudah patuh dengan berbagai peraturan yang diterapkan pemerintah. "Industri ini sangat diatur, mulai dari investasi, distribusi, produksi, pemasaran, penjualan. Kami mencatat ada 35 peraturan perundangan mulai dari tingkat nasional, seperti Undang-Undang, Perpu, Perpres, belum lagi 200 perda. Sebetulnya soal tata niaga alkohol industri kita sangat ketat," katanya.
