JAKARTA. Pemerintah Malaysia akhirnya memperpanjang pembebasan Bea Keluar (BK) minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) hingga Desember 2014. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu penjualan, khususnya ekspor, lantaran harga CPO dunia masih rendah.

Pemerintah Indonesia sendiri masih enggan memberikan kepastian akan pembebasan BK CPO hingga akhir tahun. Karena itu, kebijakan Negeri Jiran itu dikhawatirkan bakal memukul industri CPO dalam negeri. "Struktur BK CPO Indonesia kurang responsif dengan perkembangan harga sehingga selalu kalah langkah dengan Malaysia," ujar Fadhil, Minggu (12/10). 

Hal ini terlihat saat Kementerian Perdagangan (Kemdag) baru membebaskan BK CPO di bulan Oktober, sedangkan pemerintah Malaysia sudah lebih dulu memberlakukan BK 0% di bulan September.

Fadhil menambahkan, bila harga acuan atau referensi yang digunakan untuk menentukan BK masih berada di bawah US$ 750 per ton, CPO Indonesia masih dapat bersaing. Namun, bila di atas itu, justru menjadi kalah bersaing.

Wakil Menteri PerdagangPemerintah Malaysia akhirnya memperpanjang pembebasan Bea Keluar (BK) minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) hingga Desember 2014an Bayu Krisnamurthi menegaskan bahwa BK CPO masih akan tetap menggunakan skema yang berlaku saat ini. Pemerintah juga tidak melakukan intervensi atas anjloknya harga CPO dunia ini.

Bayu bilang, dengan kondisi dunia saat ini, beberapa bulan ke depan, BK CPO Indonesia kemungkinan juga masih bebas seperti bulan Oktober ini. "Saya kira, Indonesia juga akan 0%, harga CPO masih belum bergerak," ujarnya.

Karena itu, Kemdag mengharapkan para pengusaha tidak jorjoran mengekspor CPO. Sebab, langkah itu justru akan semakin menekan harga CPO. Saat ini, serapan minyak sawit masih belum pulih akibat demand menurun. 

Kekhawatiran ekspor CPO Indonesia bakal melorot di tahun ini sebenarnya sudah terlihat. Namun, pemerintah masih enggan memberikan insentif ke para petani agar dapat bertahan di kondisi ini. Hal berbeda justru dilakukan pemerintah Malaysia. Mengutip Bloomberg, pemerintah Negeri Jiran itu memberikan insentif ke para petani sawit yang akan menanam baru dan replanting. Dana yang telah dialokasikan RM 41 juta. 

Sebaliknya, untuk menahan penurunan ekspor CPO, pemerintah Indonesia memakai strategi menggenjot penyerapan di pasar lokal. Solusi yang diajukan untuk mengatasi persoalan harga saat ini adalah mendongkrak penggunaan biofuel sebagai sumber energi di dalam negeri.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan, setidaknya pemerintah Indonesia perlu mengkaji kebijakan pembebasan BK dalam periode waktu tertentu. Dengan pembebasan BK tersebut, harga CPO diharapkan menjadi lebih kompetitif lagi sehingga perbedaan harga antara minyak sawit dengan minyak nabati lain menjadi lebih dekat lagi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto