KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah calon menteri dan calon wakil menteri di kabinetnya mendatang. Dari 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024), mayoritas menteri bidang ekonomi di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih berlanjut. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono angkat bicara terkait profil menteri ekonomi Prabowo yang masih banyak muka lama. "Tidak ada masalah untuk pengusaha, justru ini bisa melanjutkan program-program yang sebelumnya sudah dilaksanakan," katanya kepada KONTAN, Rabu (16/10/2024).
Bagi kalangan pelaku usaha sawit, Eddy siapapun menterinya tidak menjadi halangan selagi mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga berdampak positif juga ke industri sawir yang selama ini memberikan kontri busi besar terhadap perekonomian nasional. Bagi Gapki, perbaikan tata kelola komoditas sawit harus menjadi perhatian di tim ekonomi Prabowo-Gibran. "Pembenahan tata kelola sawit, kalau perlu ada badan khusus sawit dibawah presiden," harap Eddy.
Baca Juga: Apindo Nilai Tim Ekonomi Jokowi Layak Dipertahankan di Pemerintahan Prabowo-Gibran Sejatinya industri dan petani sawit mendesak dibentuknya Badan Sawit Nasional, nantinya dapat mengelola data sawit mulai dari produksi, konsumsi, penanaman, hingga perizinan lebih komprehensif dan memadai. Dengan begitu, target dan realisasi peningkatan produksi dapat terukur dengan baik. Indonesia dianggap terlambat dalam membentuk lembaga independen pengelola sektor sawit. Pasalnya, Malaysia telah 24 tahun lebih dahulu membentuk lembaga itu melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB). Sekadar informasi, wacana pembentukan Badan Sawit Nasional telah memasuki tahap kajian akademik di Universitas Indonesia dan ditargetkan rampung pada Juli 2024 lalu. Para petani sawit pun optimistis Badan Sawit Nasional bakal dibentuk di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Eddy, saat ini ada 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit di Indonesia dari hulu sampai dengan hilir. "Sebaiknya ke depan bisa disederhanakan misal dengan pembentukan Badan Sawit Nasional yang langsung di bawah presiden," jelasnya. Selain itu, percepat peremajaan sawit rakyat juga harus menjadi prioritas pemerintah ke depan, agar produktivitas dan produksi naik. "Supaya program swasembada energi dan energi hijau dari sawit tidak mengganggu pangan dan ekspor," sebut Eddy. Sawit menjadi salah satu komoditas non-minyak dan gas (migas) yang memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.Kementerian Perindustrian memproyeksikan nilai keekonomian kelapa sawit dari hulu ke hilir tembus Rp 775 triliun tahun ini. Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi nilai ekonomi kelapa sawit di Indonesia pada 2023 yang mencapai Rp 750 triliun. Adapun menteri ekonomi yang dipanggil tersebut bisa dipastikan akan lanjut di pemerintahan Prabowo-Gibran sebanyak 10 orang, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Kemudian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat