JAKARTA. Enakkah menjadi menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK)?  Rasanya, siapa pun yang  terpilih menjadi pembantu presiden, harus siap tancap gas untuk menjaga momentum harapan baru.   

Maklum, sederet agenda besar pemerintah baru sudah menanti. Tidak ada istilah berleha-leha untuk merealisasikannya. Setidaknya 100 hari pertama akan menjadi masa krusial yang jadi tolok ukur prestasi pemerintahan baru.

Berdasarkan diskusi KONTAN dengan para ekonom dan pengusaha, plus hasil riset media ini, sejumlah program masuk daftar prioritas Program 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK. Mulai dari  pembenahan makro ekonomi,  fiskal, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi), masalah energi, pangan, penanaman modal, serta kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

Soal anggaran, sebagai contoh, agenda terdekat adalah mendandani postur anggaran tahun 2015. "Jokowi-JK harus menyusun Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015," kata Sri Adiningsih, ekonom Megawati Institute, yang santer disebut calon Menko Perekonomian, Rabu (22/10).

Revisi APBN 2015 ini memang menjadi kunci pemerintahan baru untuk menggolkan niat menyehatkan anggaran: mengurangi subsidi BBM serta penyiapan dana program bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan BBM karena APBN 2015 tidak menganggarkan pos tersebut. "Subsidi itu menghambat pembangunan pemerintah," kata Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia.

Problemnya, mengubah beleid anggaran itu, kini, bak memindahkan gunung alias pekerjaan yang sungguh berat. Sebab, pemerintahan Jokowi-JK harus meminta stempel parlemen yang kini dikuasai kubu oposisi. 

Nah, selain anggaran, mantan deputi tim transisi dari partai Nasdem, Akbar Faisal mengatakan, program jangka pendek Jokowi-JK akan fokus pada program yang berhubungan dengan orang-orang kecil seperti nelayan dan  petani. Misalnya, merealisasikan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang menjadi janji kampanye Jokowi-JK pada pilpres lalu. 

Persoalannya, darimana dana untuk memenuhi program itu? Akbar tak menjelaskan detail sumbernya. "Semuanya sudah dalam rencana Jokowi-JK," tandas Akbar. 

Pembenahan izin investasi,  masuk dalam catatan prioritas para pengusaha. Sebab masalah perizinan yang ribet selama ini menjadi keluhan utama para pengusaha, selain persoalan infrastruktur. Solusi urusan satu ini juga menantang. Pasalnya pembenahan perizinan menyangkut masalah birokrasi yang membutuhkan waktu lebih lama.     

Berikut visi misi program Jokowi - JK: Bidang Ekonomi  - Menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 7% di akhir periode jabatan 2014-2019 dan menahan agar pertumbuhan ekonomi di 2014 tak jatuh ke bawah 5%. - Menyeimbangkan stabilitas makro ekonomi dengan sektor riil. Jokowi sudah berjanji membangun kemandirian ekonomi, maka kebijakan ekonomi tak cukup hanya menjaga stabilitas makro ekonomi dan moneter, tetapi menggerakkan sektor riil. - Mengendalikan inflasi di akhir 2014 hingga 2015 dengan menjaga pasokan dan distribusi bahan pangan. Jika harga BBM bersubsidi naik Rp 3.000 perliter mulai awal November, hitungan Bank Indonesia, tambahan inflasi 3,16% di 2015. Jika naik Rp 2.000 per liter, tambahan inflasi 2,11%. - Menyediakan tambahan dana bantuan sosial sebelum menaikkan harga BBM bersubsidi. Saat ini bantalan sosial di 2014 dan 2015 masing-masing hanya Rp 5 triliun, dengan asumsi kenaikan BBM bersubsidi naik Rp 2.000 per liter. Dengan kata lain, dana bantuan sosial yang tersedia belum cukup. 

Energi - Melaksanakan kebijakan konversi energi dari BBM subsidi ke gas di sektor transportasi, industri, dan konsumen rumah tangga. - Memberantas mafia migas. Jokowi pernah disodorkan rencana oleh Pokja Tim Transisi untuk menutup Petral, anak usaha Pertamina yang bertugas impor minyak. - Membuat kebijakan lintas kementerian untuk melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Tahun ini, subsidi BBM sebesar Rp 280 triliun dan tahun 2015 di atas Rp 300 triliun. Dalam 10 tahun terakhir, subsidi energi sekitar Rp 1.995 triliun, di antaranya subsidi BBM yang mencapai Rp 1.343 triliun. 

Fiskal - Mengajukan revisi APBN 2015. -  Mengatasi defisit anggaran. Meggenjot pendapatan negara khususnya dari ekspor harus menjadi prioritas, selain menggenjot penerimaan negara dari sektor perpajakan, baik wajib bajak individu maupun badan hukum (perusahaan). Tahun ini penerimaan perpajakan diprediksi hanya 94% dari target. Padahal, penerimaan perpajakan berkontribusi 76,20% atas total penerimaan tahun ini Rp 1.635,38 triliun. - Meningkatkan belanja pemerintah sejak awal tahun,  jangan menumpuk di akhir tahun. Belanja pemerintah harus efesien dan diarahkan untuk menggerakkan sektor riil dan infrastruktur. 

Pangan - Pembatasan impor komoditas pangan agar tujuan pengendalian harga dan kesejahteraan petani berjalan. Jangka panjang, peningkatan kapasitas produksi pangan mutlak dilakukan dengan menambah area sawah baru dan pengembangan teknologi pertanian. - Memprioritaskan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan produktifitas sektor pertanian. - Mencapai swasembada pangan. - Meningkatkan kesejahteraan petani.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015, Masyarakat Ekonomi Asean berlaku.  Sesuai data Kementerian Perindustrian baru 31,26 %  atau 1.250 pos tarif dari 3.998 pos tarif produk industri manufaktur Indonesia yang  memiliki daya saing di pasar Asean. Sisanya tak siap hadapi MEA. Banyak pihak menyarankan, Jokowi harus berani membatalkan kesepakatan Indonesia untuk menjalankan MEA.

Jaminan Sosial - Menjalankan program kartu sehat dan kartu pintar. Namun Jokowi perlu mengajak seluruh lapisan masyarakat agar ikut dalam program BPJS Kesehatan yang akan berlaku penuh mulai awal 2015. Per Juni 2014, peserta baru 124,5 juta. - Meningkatkan anggaran agar jumlah masyarakat miskin sebagai anggota BPJS Kesehatan naik. Anggaran BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin tahun ini Rp 26 juta akan diperbesar jadi Rp 32 triliun. 

Ketenagakerjaan dan Upah Menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang bisa mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan baku dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), namun di sisi lain tidak terlalu memberatkan pihak pengusaha. Rata-rata UMP 2014 hanya naik 14,61% dibanding UMP 2013. Penetapan UMP 2015 terakhir pada awal November 2014.

Penanaman Modal - Menertibkan dan mempersingkat jalur birokasi dan perizinan, sehingga menarik bagi investor lokal maupun luar negeri. - Menjaga stabilitas politik dan keamanan sehingga Indonesia tetap dipercaya oleh para investor. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia