JAKARTA. Pemerintah tidak akan mewajibkan seluruh warga negara mengikuti program bela negara yang diinisiasi Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Tidak ada sanksi apa pun bagi warga negara yang absen mengikuti program tersebut.

"Tidak ada yang wajib. Kalau anda mau daftar, dan misalnya ada 50 orang lain yang ingin dilatih, ya kita akan bentuk," ujar Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan Timbul Siahaan, Jumat (16/10/2015).

Ini Rekam Jejak Bank DBS Indonesia Sebagai Bank Terbaik dan Teraman

Menurut Timbul, peserta program bela negara adalah orang-orang yang dengan sukarela mengajukan dirinya untuk dilatih selama jangka waktu tertentu.

Tanpa melalui program dari Kemhan, lembaga swasta maupun pemerintah dapat mengajukan permintaan pelatihan.

Contohnya seperti dalam program yang telah dijadwalkan Kemenhan di 45 kabupaten/kota pada hari ini.

Di situ, setiap warga di wilayah tersebut dapat mengajukan dirinya untuk mengikuti pelatihan tanpa dipungut biaya.

Kemhan membatasi peserta setiap kabupaten berjumlah 100 orang.

"Seperti di Bangka Belitung, mereka mau tambah lagi seratus orang dengan biaya pemda. Tapi kita coba cek apakah barak atau tempat diklat memadai. Jangan sampai semua ikut, tapi nilai bela negaranya hilang karena tempatnya berdesakan," kata Timbul.

Menurut Timbul, banyak yang salah mempersepsikan pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bahwa warga negara yang tidak mau mengikuti program tersebut harus keluar dari wilayah NKRI.

Pernyataan Ryamizard itu, kata Timbul, merupakan bentuk penyemangat bagi warga negara.

Timbul menegaskan bahwa program ini bukanlah kegiatan wajib militer.

"Jadi kami ingin menunjukkan bahwa siapa pun bisa ikut program ini," kata Timbul.

(Abba Gabrillin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News