KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengaku akan memperluas sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) periode III yang dilaksanakan sampai tahun 2019. Jika Pamsimas yang dilaksanakan sebelumnya mencakup 4.583 desa, maka mulai tahun depan pemerintah membidik target 15.000 desa.

Dengan target lebih luas, pemerintah tidak hanya ingin memperbanyak akses air bersih, tapi juga meningkatkan ekonomi daerah. Untuk itu program ini akan disinergikan dengan program padat karya.

Pamsimas digagas sejak tahun 2008. Hingga tahun lalu, program ini diklaim telah menjangkau 12.000 desa dan memberi akses air minum bagi 10,3 juta jiwa. Program ini juga memberi akses sanitasi bagi 10,6 juta jiwa.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Anita Firmanti menjelaskan bahwa program ini bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Program ini diperkirakan bisa memberikan manfaat air bersih dan air minum kepada 12 juta jiwa," kata Anita, Selasa (19/12).

Dirjen Cipta Karya PU-Pera Sri Hartoyo menambahkan, Pamsimas merupakan intervensi pemerintah dalam pembangunan akses air minum dan sanitasi. Intervensi dilakukan melalui penentuan daerah-daerah yang bakal diprioritaskan. "Tidak semua desa bermasalah dari sisi infrastruktur air minum dan sanitasi, pokoknya akan disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Jadi money follow program," terang Sri.

Selain itu, mulai tahun depan program ini akan diintegrasikan dengan program padat karya tunai atau cash for work menggunakan Dana Desa. Dengan demikian, pengerjaan infrastruktur akses air bersih akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sebanyak 30% anggaran untuk proyek Pamsimas akan masuk untuk meningkatkan program cash for work.

Menurut Sri, pembangunan program sanitasi dan air minum ini membutuhkan anggaran senilai Rp 300 juta per desa. Anggaran bersumber dari APBN, hibah maupun sumber dana yang lain.

Sri menjelaskan, mulai awal tahun 2018 Pamsimas padat karya menyasar 100 desa di 10 kabupaten. Desa tersebut berada di daerah yang memiliki banyak anak kategori stunting. "Pembangunan ini berkolaborasi dengan kementerian lain," jelas Sri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini