KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ada saja ganjalan Pemprov DKI Jakarta yang kini dipimpin Anies Baswedan - Sandiaga Uno dalam mengeksekusi program-programnya, terlebih soal program DP 0 rupiah. Terbaru, Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) melaporkan salah satu pembangunan rumah susun Klapa Village yang jadi pionir program Dp 0 rupiah ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Ketua Umum KAKI Arifin Nur Cahyono mengatakan, bahwa pembangunan rusun Klapa Village bermasalah, lantaran Pemprov DKI tak melakukan tender, melainkan melalui penunjukan langsung kepada PD Pembangunan Sarana Jaya. Kemudian, kontrak ini juga diberikan kepada PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) dengan nilai kontrak senilai Rp 600 miliar.
Program DP 0 Rupiah diadukan ke KPPU
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ada saja ganjalan Pemprov DKI Jakarta yang kini dipimpin Anies Baswedan - Sandiaga Uno dalam mengeksekusi program-programnya, terlebih soal program DP 0 rupiah. Terbaru, Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) melaporkan salah satu pembangunan rumah susun Klapa Village yang jadi pionir program Dp 0 rupiah ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Ketua Umum KAKI Arifin Nur Cahyono mengatakan, bahwa pembangunan rusun Klapa Village bermasalah, lantaran Pemprov DKI tak melakukan tender, melainkan melalui penunjukan langsung kepada PD Pembangunan Sarana Jaya. Kemudian, kontrak ini juga diberikan kepada PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) dengan nilai kontrak senilai Rp 600 miliar.