KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program hilirisasi andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan bakal dilanjutkan di pemerintahan Prabowo Subianto periode 2024-2029. Program hilirisasi ini akan diperluas ke komoditas lain untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan ekonomi nasional. Untuk diketahui, program hilirisasi ini dimulai dengan kebijakan tidak mengekspor dalam bentuk bahan mentah (raw material) komoditas nikel, bauksit, dan tembaga.
Amanat program hilirisasi ini termuat dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 dengan tujuan meningkatkan nilai tambah minerba dengan kewajiban mengolah di dalam negeri (hilirisasi). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subainto selalu menyampaikan beberapa gagasan dan program penting seperti kedaulatan energi dan hilirisasi.
Baca Juga: Kemenko Marves Ungkap Potensi Investasi Baterai Berbasis Nikel Capai US$ 25 Miliar "Karena itu nanti kita akan menjalankan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden baik yang sekarang [Jokowi] maupun yang akan datang [Prabowo]," kata Bahlil di Jakarta, Kamis (10/10). Bahlil menegaskan program hilirisasi akan memberikan manfaat bagi Indonesia untuk penciptaan lapangan pekerjaan, penciptaan nilai tambah, dan akan meningkatkan ekonomi nasional. Dalam Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2024, Jokowi melaporkan kebijakan hilirisasi yang telah dijalankan pemerintah selama kurun waktu 8 tahun terakhir menciptakan 200.000 lapangan kerja. Secara rinci, sebagian besar pekerjaan berasal dari industri fasilitas pengolahan dan permunian (smelter) nikel, bauksit, dan tembaga. Jokowi menyebut hilirisasi berhasil meningkatkan pendapatan negara sebesar Rp 158 triliun selama kurun waktu 8 tahun terakhir.
Hilirisasi Mineral
Pemerintah terus memacu hilirisasi nikel. Pasalnya, Indonesia merupakan produsen terbesar dan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Tercatat, sebanyak 55 juta ton, atau 42% dari total cadangan nikel global, tersimpan di Indonesia. Kekayaan nikel menempatkan Indonesia dalam posisi strategis untuk memimpin pasar global dalam industri nikel, terutama dalam pengembangan teknologi energi bersih seperti baterai kendaraan listrik. Hilirisasi nikel ini tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah saja, tetapi juga berperan dalam mendukung transisi energi melalui ekosistem kendaraan listrik. "Untuk komoditas daripada turunan hilirisasi nikel, kita sudah menjadi terbesar di pasar dunia. Dan sekarang sudah mulai merasakan manfaat daripada halirisasi nikel," kata Bahlil. Kementerian ESDM menargetkan pembangunan smelter pada tahun ini sebanyak 16 smelter. Dari 16 fasilitas pengolahan itu, berasal dari beberapa komoditas tambang. Untuk nikel ditargetkan pembangunan smelter pada tahun ini sebanyak 7 fasilitas. Untuk komoditas bauksit ditargetkan sebanyak 7 unit. Namun, sampai saat ini progres pembangunan masih agak lambat yaitu berada progres 30-90%. Untuk total investasinya, diketahui sebesar US$ 5.853,5 juta. Selanjutnya, pada komoditi besi di mana smelter besi ditargetkan dibangun sebanyak 1 unit dan saat ini progres pembangunannya 90% dengan nilai investasi US$51,5 juta. Proses pembangunan ke-16 smelter tersebut menelan total investasi mencapai US$ 11,6 miliar. Kemudian, sampai saat ini masih terdapat 11 smelter yang belum selesai pembangunannya dan masih dalam progres pembangunan. "Apakah kita cukup hanya di nikel? Enggak. Kami dari Kementerian ESDM sudah memutuskan untuk membangun hilirisasi pada semua sektor," ujar Bahlil.
Baca Juga: Masalah PHK Masih Hantui Indonesia di Sepanjang Tahun 2024 Setelah nikel, ke depan hilirisasi mineral akan fokus membidik bauksit, timah, tembaga. Beberapa proyek pengolahan atau smelter di Tanah Air yang sukses dituntaskan. Mulai dari smelter milik PT Freeport Indonesia di KEK JIIPE Gresik, Jawa Timur, smelter tembaga dan logam mulia PT Amman Mineral International Tbk di Sumbawa Barat, NTB, hingga fasilitas pengolahan bauksit SGAR di Mempawah, Kalimantan Barat. Rencana mendorong hilirisasi alumunium terintegrasi di Mempawah berpotensi mendorong peningkatan nilai tambah dan dampak pada perekonomian daerah dan masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan alumunium dalam negeri berimbas pada kehilangan devisa akibat impor. "Kebutuhan alumunium 1,2 juta ton, 56% kita impor (padahal) kita punya bahan bakunya. Dari sini kita harus keluar devisa kira-kira US$ 3,5 miliar setiap tahun," kata Jokowi saat Peresmian Injeksi Perdana SGAR Mempawah, Kalimantan Barat pada Selasa (24/9). Jokowi menjelaskan, melalui proyek SGAR Mempawah milik PT Borneo Alumina Indonesia (BAI), pemerintah berharap peningkatan nilai tambah dapat tercipta. Pembangunan smelter pun disebut merupakan usaha untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri. Catatan Kontan, BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) mencatatkan investasi dalam lima tahun terakhir mencapai US$ 6 miliar atau setara Rp 90,6 triliun (asumsi kurs Rp15.100 per US$). Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menyampaikan, gelontoran investasi ini termasuk untuk mendorong berbagai program hilirisasi di Indonesia. "Investasi ini merupakan salah satu kunci paling krusial dalam mensukseskan hilirisasi dan industrialisasi Indonesia. Inisiatif ini mengukuhkan posisi sebagai sebagai motor penggerak masa depan," kata Hendi dalam siaran pers, Sabtu (28/9). Menurutnya, langkah strategis Anggota Holding turut dorongan peningkatan investasi di sektor hilir Indonesia. Pada 2019 misalnya, investasi industri hilir di dalam negeri mencapai Rp61,6 triliun, kemudian naik menjadi Rp375,4 triliun pada 2023. Hendi melanjutkan, peningkatan nilai tambah mineral hanya dapat direalisasikan dengan investasi. Mineral dalam bentuk mentah membutuhkan pemurnian dan pengolahan lebih lanjut dengan menggunakan fasilitas serta teknologi yang baik.
Baca Juga: Sederet Pekerjaan Rumah Menanti Tim Ekonomi Prabowo Sasar Komoditas Lain
Kebijakan hilirisasi akan diperluas tidak hanya di sektor pertambangan, namun juga di sektor perekonomian lain seperti perikanan, kehutanan, kelautan, dan pertanian. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, saat ini pemerintah telah membuat masterplan untuk mewujudkan hilirisasi industri secara menyeluruh. Ke depannya ditargetkan 20 sektor komoditas akan diterapkan kebijakan hilirisasi. "Kalau mampu kita lakukan semuanya, total investasinya sampai dengan tahun 2040 itu sebesar US$ 618 miliar," ujar Bahlil. Bahlil menuturkan dari seluruh potensi investasi hilirisasi itu mayoritas didominasi oleh sektor minyak dan gas (migas). Tercatat, sektor energi fosil ini berkontribusi sebesar 91%. Menurut Bahlil, kebijakan hilirisasi adalah jalan tengah yang harus dilakukan pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi pemerintahan baru untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
Selain itu, langkah ini bisa digunakan untuk mengejar target peningkatan pendapatan per kapita sebesar US$10.000 pada tahun 2029. Bahlil mengklaim hingga saat ini kebijakan hilirisasi industri telah berjalan sesuai dengan rencana. Misalnya, di sektor pertambangan regulasi ini dapat meningkatkan nilai tambah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Handoyo .